tirto.id - Proyek pembiayaan rumah susun sederhana dengan skema DP nol rupiah garapan Pemprov DKI Jakarta di Duren Sawit sepi. Tidak ada lalu lintas truk penuh muatan atau lalu-lalang kuli bangunan. Dari kejauhan, hanya terlihat tiga alat berat dan satu crane yang terpancang menjulang. Lahan seluas 1,4 hektare di samping Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pondok Kelapa, Jakarta Timur, itu ditutupi seng setinggi dua meter.
Pada rusun yang diberi nama Klapa Village itu bakal dibangun dua tower setinggi 20 lantai. Di sana bakal ada 703 unit dengan rincian 513 unit tipe 36 dan 190 unit tipe 21. Tipe 36, berisi dua kamar dan rencananya dijual Rp320 juta, sedangkan tipe 21 punya satu kamar akan dijual Rp185 juta.
Meski proyek telah dimulai sejak 9 Januari lalu, pemasaran rusun belum juga dilakukan hingga saat ini. Gubernur DKI Anies Baswedan sempat mengatakan pemasaran bisa dilakukan pada April 2018, ketika Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terbentuk. Badan ini juga akan menyeleksi calon pembeli.
Belakangan bukan BLUD yang dibentuk, melainkan tim kerja bernama Unit Pelaksana Teknis (UPT). Unit ini bertugas menyelesaikan skema pembiayaan yang sampai saat ini tidak jelas pula perkembangannya.
Pada akhir Juli lalu, Sandiaga Uno yang ketika itu masih menjabat Wakil Gubernur DKI sempat menjanjikan skema pembiayaan rampung awal Agustus dan warga bisa mendaftar tidak lama setelahnya.
Pemprov DKI kemudian berjanji lagi. Pembukaan pendaftaran calon pembeli diperkirakan baru bisa dimulai awal September 2018.
Plt Kepala Dinas Perumahan DKI Meli Budiastuti menyampaikan Pemprov DKI bakal mematangkan skema pembiayaan terlebih dahulu. Ketika skema sudah rampung, masyarakat baru bisa mendaftar, bukan memesan.
"Insya Allah nanti gubernur yang akan launching," katanya kepada Tirto, Senin (27/8/2018).
Meli mengakui, skema pembiayaan ini memang tidak bisa diselesaikan dengan cepat. Banyak hal yang perlu dipastikan terlebih dahulu: mulai dari kerja sama dengan bank, sampai besaran biaya yang harus dikeluarkan dari APBD untuk menalangi uang muka yang bakal dibebankan ke konsumen.
Proses semakin rumit karena bukan Pemprov DKI saja yang bekerja pada proyek ini, tapi juga swasta. Meli mengatakan skemanya akan lebih rumit dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) milik pemerintah pusat.
"Kalau pakai skema FLPP, kan, beda dengan yang dibangun swasta. Kalau swasta yang bangun bisa di termin ke satu [tahun]. Tapi nanti ini juga kan, di-support dengan APBD dalam RPJMD," imbuhnya.
Meski demikian, ia meyakini pembangunan rusun DP nol rupiah beserta pembuatan skema pembiayaannya bisa dilakukan secara simultan. Pada RAPBD 2019, instansinya bahkan sudah mengajukan rencana pembelian lahan untuk membangun rusun di sejumlah wilayah di Jakarta.
"Target, kami sudah punya. Dan perencanaan juga jelas. Saat ini Dinas Perumahan berencana membangun di lima lokasi pada 2019," pungkas Meli.
Dirut PD Sarana Jaya Yorry C Pinotoan mengatakan bahwa saat ini pembangunan rusun Klapa Village masih terus berjalan dan tengah dalam tahap pembangunan kerangka dasar.
BUMD ini berniat mengajukan penyertaan modal daerah (PMD) dalam APBD-Perubahan 2018 masing-masing sebesar Rp128,6 miliar untuk biaya pengembangan proyek DP nol rupiah dan Rp355 miliar untuk pembelian lahan rusun.
"Untuk pembelian lahan, nanti pada akhir tahun kami lakukan. Jadi nanti itu untuk proyek selanjutnya. Kalau yang sekarang di Duren Sawit, perkiraan selesai Juli 2019," ucap Yorry kepada Tirto, Senin (27/8/2018).
Diragukan
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono, pesimistis dengan program DP nol rupiah yang jadi bahan kampanye unggulan Anies-Sandi. Menurutnya, realisasi program tersebut akan molor lagi lantaran skema pembiayaannya masih mentah, apalagi Anies Baswedan kini bekerja sendirian usai Sandiaga Uno maju sebagai kandidat cawapres 2019 mendampingi Prabowo Subianto.
"Banyak waktu yang akhirnya tidak optimal sekarang. Kami sibuk untuk banyak urusan, salah satunya pengunduran diri [Sandiaga Uno] ini," katanya.
DPRD DKI adalah lembaga yang bakal menentukan siapa yang bakal menduduki kursi wakil gubernur setelah ada dua calon hasil usulan partai koalisi Anies-Sandi.
Menurut Gembong, Anies-Sandi seharusnya tidak terburu-buru melakukan pembangunan lantaran alas hukum pelaksanaan DP 0 rupiah ini belum jelas.
"Sekarang rusun DP 0 rupiah belum jelas programnya. Belum ada payung hukumnya, dia mau bangun lagi, ya sulit," imbuhnya.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Rio Apinino
