tirto.id - Impian para imigran Afrika dan Timur Tengah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di Eropa nyatanya harus sirna. Belum sampai menginjakkan kaki di Benua Biru, lewat Italia, mereka sudah lebih dulu diringkus aparat patroli keamanan laut. Alasannya: keberadaan mereka dianggap ilegal. Mereka lantas "dipulangkan" ke Afrika dan untuk sementara waktu ditempatkan di rumah detensi imigrasi.
Namun, faktanya, yang terjadi lebih dari itu. Sudah gagal masuk Eropa, para imigran juga harus memperoleh perlakuan yang tidak mengenakan. Mereka dilecehkan, dibiarkan kelaparan, dan yang paling buruk: dijual dari satu penyelundup ke penyelundup lainnya.
Inilah gambaran ketika konflik berkepanjangan di Afrika dan Timur Tengah—perang sipil, invasi militer—menyebabkan masyarakat di sana, tak cuma kehilangan nyawa dan kehidupan ‘normal,’ tetapi juga jadi korban kejahatan kemanusiaan. Konflik dan keputusasaan kolektif para imigran dimanfaatkan para pihak demi pundi-pundi uang.
“Dunia tak bisa menemukan kami. Kami begitu terisolasi,” kata salah satu imigran kepada Al Jazeera. “Ada [beberapa dari kami] yang mulai putus asa. Kami bak hidup di neraka yang gelap.”
Menderita dan Diperlakukan Seperti Budak
Jual beli manusia di Libya tak dapat dilepaskan dari masifnya arus perpindahan pengungsi dan imigran. Setiap tahun, puluhan ribu orang melintasi perbatasan Libya. Mulai dari imigran Afrika Barat, Bangladesh, Niger, Somalia, sampai Sudan.
Sebagian besar adalah pengungsi yang melarikan diri dari konflik dalam negeri maupun migran ekonomi yang mencari peluang kehidupan lebih baik di benua Eropa. Kebanyakan dari mereka telah menjual harta benda yang dimilikinya agar dapat memenuhi biaya perjalanan menyeberangi Laut Tengah melalui Libya.
Akan tetapi, tak semuanya bernasib mujur dengan berhasil sampai di Italia—pintu utama masuk ke Eropa dari Afrika. Banyak dari mereka ditangkap pasukan keamanan laut dan kemudian dibawa ke Libya untuk menjalani “penahanan” sebelum akhirnya dipulangkan ke negara masing-masing.
Di Libya, menurut laporan Al Jazeera yang terbit pada 22 Desember 2018, para pengungsi dan imigran yang kena ciduk ditempatkan di Souq al Khamis, pusat detensi yang dikelola langsung oleh Departemen Pencegahan Migrasi Ilegal (DCIM). Biasanya, mereka yang ditangkap dikurung tanpa batas waktu yang jelas.
Mirisnya lagi, tak hanya ditahan tanpa kejelasan, para imigran dan pengungsi ini juga diperlakukan dengan semena-mena. Mereka dibiarkan kelaparan, dilecehkan secara verbal dan seksual, tinggal tanpa perawatan medis yang memadai, hingga akhirnya, jika gudang penampung imigran bertambah sesak, mereka pun dijual oleh penyelundup.
“Banyak orang kulit hitam menderita di sana,” ujar Celestine Ike, warga nigeria berusia 27 tahun yang pernah ditahan di rumah detensi selama empat bulan, kepada CNN. “Mereka menganggap kulit hitam ibarat budak.”
Praktik jual beli imigran di Libya ini dilakukan oleh sekelompok yang kerap dikenal dengan “Asma Boys.” Berdasarkan pengakuan para korban, “Asma Boys” terdiri dari geng kriminal, militan bersenjata, dan aparat kepolisian Libya.
Perdagangan manusia tersebut dilakukan di sejumlah titik di luar Tripoli, ibukota Libya, dari Zuwara, Sabratah, Castelverde, Garyan, Alrujban, Alzintan, Kabaw, Gadamis, sampai Sabhaw. Harga yang dipatok untuk setiap orang berkisar antara Rp5-10 juta, tergantung hasil tawar menawar.
Kesempatan untuk membebaskan para imigran dari penyelundup sebetulnya ada. Namun, para penyelundup memasang harga yang cukup tinggi. Al Jazeera melaporkan biaya untuk menebus imigran dipatok dari 1.000 hingga 9.000 dolar. Bahkan, penyelundup tak ragu untuk meminta tebusan senilai 20 ribu dolar.
Situasi di Libya merupakan gambaran kecil bagaimana perdagangan dan perbudakan manusia secara global terjadi. Menurut laporanThe Global Estimates of Modern Slavery 2017 yang dipublikasikan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan Walk Free Foundation—LSM internasional yang berfokus pada isu perdagangan manusia—lebih dari 40 juta orang diperkirakan menjadi korban perbudakan pada 2016. Ironisnya, satu dari empat di antaranya adalah anak-anak.
Angka yang tercantum di laporan ILO dan Walk Free Foundation diperoleh dari pengumpulan data dalam rentang waktu 2012 sampai 2016. Selain itu, kedua lembaga itu juga melibatkan berbagai sumber seperti survei nasional dan wawancara dengan 71.000 koresponden di 48 negara.
Laporan tersebut menjelaskan bahwa perbudakan modern merupakan praktik eksploitasi yang tak boleh diabaikan, sebab korban didera ancaman, kekerasan, paksaan, dan penipuan. Adapun International Organization for Migration (IOM) menerangkan, perbudakan manusia paling banyak ditemukan di Afrika (7,6 korban per 1.000 orang). Diikuti kemudian di wilayah Asia-Pasifik (6,1 per 1.000 orang).
Campur Tangan Italia dan Uni Eropa
Nasib buruk yang menimpa imigran di Libya tak bisa dilepaskan dari andil Italia dan Uni Eropa. Semua bermula pada 2008 kala Perdana Menteri Italia saat itu, Silvio Berlusconi, menjalin kesepakatan dengan Perdana Menteri Libya, Muammar Gaddafi, untuk memperketat kontrol perbatasan wilayah. Poin kesepakatan, salah satunya, meliputi patroli maritim bersama. Anggaran yang dialokasikan dari kesepakatan dua negara tersebut mencapai 5 miliar dolar.
Perjanjian itu punya dampak cukup signifikan bagi arus migrasi ke Eropa. Sebelum perjanjian diteken, pada 2008, sekitar 40 ribu orang mencoba mencapai Eropa via Italia menggunakan kapal. Tujuh bulan usai kesepakatan diterapkan, jumlahnya anjlok menjadi 3.200.
Secara keseluruhan, catat BBC, sebanyak 206.880 orang bermigrasi ke Eropa dalam kurun waktu 2003 sampai 2012. Rinciannya, sekitar 190.425 orang masuk lewat Italia dan 16.445 lainnya masuk via Malta. Puncak migrasi terjadi pada 2012. Waktu itu, 15.151 orang pergi menuju Eropa tak lama usai rezim Gaddafi kolaps akibat Arab Spring.
Kebijakan mengontrol perbatasan wilayah yang diinisiasi Berlusconi dan Gaddafi diteruskan oleh rezim selanjutnya. Pada 2017, Marco Minniti, Menteri Dalam Negeri Italia dari Partai Demokrat (kiri-tengah) melakukan kesepakatan dengan Libya untuk membendung arus imigran yang kian masif karena gejolak konflik yang melanda banyak negara-negara di Afrika dan Timur Tengah.
Kesepakatan itu tertuang dalam bentuk alokasi dana, peralatan, dan pelatihan kepada para aparat keamanan laut Libya. Tujuannya jelas: menghalau imigran yang mencoba masuk Italia. Langkah Minniti kemudian diperkuat oleh penggantinya, Matteo Salvini, yang berasal dari Lega Nord, partai berhaluan kanan-jauh. Juni 2018, Salvini melarang kapal pengangkut migran berlabuh di Italia.
“Kesepakatan yang diambil Italia benar-benar tidak masuk akal di saat dunia sedang membutuhkan kepemimpinan dan belas kasih,” ucap Iverna McGowan, Direktur Amnesty International Cabang Eropa, kepada The Guardian. “Menandatangani perjanjian secara membabi buta semacam itu dan menutup mata terhadap konsekuensi yang akan menimpa para imigran adalah hal mengerikan.”
Selain Italia, pihak yang getol menghalau imigran dengan dalih “kontrol perbatasan wilayah” ialah Uni Eropa. Januari 2017, mereka meluncurkan rencana program senilai 200 juta euro untuk menghentikan arus migrasi yang masuk dari Libya, termasuk di dalamnya paket sebesar 32 juta euro guna memperluas program pelatihan penjaga pantai Libya.
Narasi yang dipakai Italia maupun Eropa hampir sama. Kebijakan kontrol wilayah, dengan mengembalikan imigran ke Afrika, diambil agar praktik penyelundupan tidak terjadi sekaligus mencegah hilangnya nyawa mereka di lautan. Tapi, realita di lapangan berkata lain.
Data Studi Politik Internasional, lembaga penelitian yang berpusat di Roma, sebagaimana diwartakan The New York Times, menyatakan bahwa jumlah imigran yang tewas di Laut Tengah dalam tujuh bulan pertama pada 2018 mencapai 1.600 orang. Angka ini meningkat tiga kali lipat dibanding data 2015.
Seiring bangkitnya populisme sayap kanan di sejumlah negara di Eropa, dari Italia hingga Perancis, histeria anti-imigran kian masif dijumpai. Pemerintah beramai-ramai menerapkan kebijakan untuk mengendalikan—atau lebih tepatnya menyetop—arus imigran yang masuk ke Eropa. Diprediksi, kerja-kerja negara di Uni Eropa akan makin beringas setelah kebijakan yang telah diambil sebelumnya mampu menurunkan tingkat kedatangan imigran hingga 81 persen pada paruh pertama 2018.
Sementara para politikus sayap kanan di Eropa merayakan ‘pencapaian’ mereka dalam mengurangi arus imigran, di belahan bumi yang lain, mereka yang mencoba lari dari konflik berkepanjangan justru bernasib sengsara; dibunuh, dilecehkan, dan diperdagangkan, imbas dari kebijakan dengan dalih “menciptakan stabilitas wilayah.”
Beberapa waktu silam, Uni Eropa mengkritik wacana Donald Trump yang akan membangun tembok perbatasan dekat Meksiko untuk mengendalikan keberadaan imigran dari Amerika Latin. Namun, sebelum Trump mewujudkan wacana itu, Uni Eropa ternyata sudah lebih dulu membangun dinding air di Laut Tengah.
Sekarang, mereka tak perlu lagi pura-pura membenci Trump.
Editor: Nuran Wibisono
