tirto.id - Politisi Partai NasDem, T. Taufiqulhadi, mengatakan dirinya keberatan jika PAN, PKS, dan Gerindra yang mendukung capres-cawapres nomor urut 02 di Pilpres 2019 lalu bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Namun, untuk Partai Demokrat (PD), ia bisa memaklumi.
Taufiqulhadi berpendapat, seharusnya tetap ada partai politik yang bertindak sebagai oposisi di luar pemerintahan. Tujuannya agar elemen masyarakat yang tidak sejalan dengan pemerintah bisa tetap terwakili.
“Menurut saya, PAN, Gerindra, dan PKS tidak perlu ada di dalam kabinet [Jokowi-Ma’ruf]. Itu juga tidak baik buat demokrasi Indonesia,” kata Taufiqulhadi dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (29/6/2019).
Taufiqulhadi mengkhawatirkan bila nantinya ketiga partai itu masuk ke kabinet, yang terjadi justru adalah perpecahan dalam koalisi. Ia tetap berpandangan bahwa suatu pemerintahan tetap harus memiliki oposisi.
Hal tersebut tidak berlaku bagi Partai Demokrat. Taufiqulhadi memaklumi jika partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu merapat ke pihak pemenang. “Kalau Demokrat menurut saya sikap politiknya memang sudah berbeda. Sejumlah kader memasang gambar Jokowi,” ujar Taufiqulhadi.
Menanggapi hal itu, pengamat politik UIN Syarief Hidayatullah Jakarta, Tony Rosyid, menilai bahwa NasDem menunjukan gelagat ingin mengamankan posisinya sebagai partai yang sejak awal mengusung Jokowi.
Tony menambahkan, ada kekhawatiran dari NasDem apabila nantinya koalisi semakin gemuk, maka partai koalisi yang sudah nyaman malah terganggu.
“Ini menunjukkan kesimpulan Nasdem keberatan. ‘Jangan ikut-ikutan lah. Yang kalah ya kalah, yang menang ya menang. Jangan sampai kereta kami susah dengan kalian, yang sudah nyaman duduk jadi berdiri’,” ujar Tony.
Namun, Tony sepakat jika tetap ada partai politik yang bertindak sebagai oposisi untuk mengkritisi pemerintahan mendatang. “Paling sehat itu betul Gerindra dan PKS itu di satu kubu oposisi,” tutupnya.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Iswara N Raditya
