tirto.id - Pelaksana tugas Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Yunahar Ilyas menilai diskusi khilafah seharusnya tidak bermasalah sepanjang tidak dikaitkan dengan bentuk negara dan ideologi negara. Hanya saja diskusi khilafah sekarang dirasa tidak memiliki urgensi.
Hal ini disampaikan Yunahar kepada Tirto hari Selasa, (13/11/2018). Yunahar menilai bahwa jelang peringatan Maulid Nabi seharusnya dialog yang diadakan adalah soal cerita hidup Nabi dan sebagainya, bukan soal khilafah.
"Enggak perlu lah. Kalau saya sih diskusi yang lebih nyata saja. Jangan yang mengawang-awang. Diskusi umat, segala macam. Banyak yang lebih penting," kata Yunahar.
Meski begitu, Yunahar menegaskan bahwa dalam demokrasi sebenarnya diskusi tidak bisa dipermasalahkan. Hanya saja kondisi masyarakat Indonesia sensitif karena khilafah identik dengan organisasi massa terlarang, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
"Khilafah dalam konteks apa dulu? Kalau kita bicara khilafah dalam surat al-Baqarah ayat 30-31 kan tidak masalah. Tapi kalau kita bicara khilafah dalam bentuk negara ya tidak relevan," ujar Yunahar. "Kondisi sosial sekarang sedang tidak normal. Kalau khilafah dikira HTI."
Acara yang diselenggarakan oleh panitia nama Syiar dan silaturahim Kekhalifahan Islam Sedunia 1440 Hijriah itu dilarang diadakan di masjid Az Zikra Bogor. Dalam undangan yang tersebar, tajuk acara itu adalah "Indonesia Titik Awal Kebangkitan Islam Dunia".
Merespons penolakan, Ketua Panitia Hadwiyanto Hadi Salam memutuskan untuk memindahkan acara ke daerah Kemayoran, Jakarta. Namun usaha itu pun gagal karena Polsek Kemayoran maupun penyedia tempat tidak memberikan izin.
"Sudah kami konfirmasi ke pengelola Bundaran Masjid Akbar. Itu ditolak oleh panitia, enggak boleh," kata Kapolsek Kemayoran Kompol Saiful Anwar pada Tirto.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Yandri Daniel Damaledo
