Masuk tirto.id
tirto.id - Kasus korupsi yang melibatkan sejumlah mantan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) disikapi serius oleh Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Selatan (Sumsel). Organisasi keagamaan ini menegaskan tetap mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), namun mendesak agar pengelolaannya dialihkan sepenuhnya ke pihak sekolah.
Wakil Ketua PWM Sumsel, Mukhtarudin Muchsiri, mengatakan, pada prinsip mendasar, MBG adalah program yang sangat baik dan menjadi keniscayaan untuk direalisasikan. Program ini dinilai mampu menekan angka stunting serta meningkatkan asupan gizi generasi muda demi mendongkrak IQ anak bangsa.
"Kami mendukung program MBG karena niatnya sangat bagus untuk anak-anak bangsa. Maka kami sangat mendukung program MBG dilaksanakan dan dilanjutkan," ujar Mukhtarudin, Kamis (18/6/2026).
Namun, ia menyayangkan pelaksanaan di lapangan yang dinilai melenceng dari amanat pemerintah. Penyelenggaraan program tersebut justru diwarnai penyelewengan anggaran dan kekacauan manajemen, mulai dari tingkat BGN hingga ke bagian dapur umum.
"Kami tidak setuju, bahkan menentang keras ketika program MBG menjadi sarana korupsi dan dijadikan tunggangan oleh para koruptor serta kroni-kroninya," tegasnya.
Merespons karut-marut tersebut, PWM Sumsel memberikan sejumlah catatan kritis untuk evaluasi pelaksanaan MBG ke depan. Salah satunya adalah desakan untuk menerbitkan aturan tegas mengenai larangan bagi TNI, Polri aktif, pejabat negara, serta pejabat publik untuk berkecimpung dalam bisnis penyelenggaraan MBG, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Selain itu, Muhammadiyah Sumsel mendesak pemerintah segera menutup seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebagai gantinya, pengelolaan anggaran dan operasional MBG diserahkan penuh kepada setiap sekolah. Melalui sistem ini, lembaga pendidikan dapat memberdayakan masyarakat sekitar dengan merekrut staf dan tenaga dapur dari orang tua siswa yang kurang mampu.
"Jadi, para penyelenggara dapur MBG hari ini harus ikhlas melepaskan tugas dan pekerjaannya kepada sekolah, dengan jumlah porsi sebanyak jumlah siswa di sekolah tersebut," jelas Mukhtarudin.
Dalam skema yang diusulkan ini, TNI, Polri, dan pemerintah tidak lagi menjadi pengelola teknis, melainkan fokus pada fungsi kontrol dan pengawasan di sekolah. Pengawasan ketat tetap diperlukan agar realisasi program tepat sasaran dan tidak menjadi celah korupsi baru di tingkat sekolah.
"Dana SPPG (MBG) langsung diberikan kepada sekolah, jadi sekolah adalah SPPG dalam operasionalisasi MBG. Biarlah TNI, Polri, pemerintah, dinas terkait, serta LSM yang mengawasi sekolah sebagai SPPG," pungkasnya.
