Misteri Mundurnya Menteri Perminyakan Iran di Tengah Konflik

tirto.id - Menteri Perminyakan Iran Mohsen Paknejad mengundurkan diri dari jabatannya saat ekspor minyak negara itu sedang dalam tekanan akibat blokade sanksi Amerika Serikat (AS).

Presiden Iran Masoud Pezeshkian menerima pengunduran diri tersebut pada Minggu, 4 Oktober 2026, kemudian menunjuk Hamid Bovard, Direktur Utama National Iranian Oil Company (NIOC), sebagai pelaksana tugas.

Pengunduran diri Paknejad terjadi saat pemerintah Iran menghadapi berbagai masalah di sektor minyak. Parlemen Teheran diketahui sedang memeriksa penjualan minyak yang dilakukan melalui perantara, sementara media lokal menyebut ada perselisihan soal pengelolaan perusahaan energi serta tekanan politik terhadap Paknejad.

Alasan Mundur dan Siapa Penggantinya?

Otoritas Iran menyebut Paknejad mundur karena alasan pribadi. "Dengan diterimanya pengunduran diri Mohsen Paknejad oleh Pezeshkian, Hamid Bovard kini ditunjuk sebagai pelaksana tugas Menteri Perminyakan," kata Deputi Komunikasi Kantor Kepresidenan Mehdi Tabatabaei, sebagaimana dikutip Reuters.

Sebelum meletakkan jabatan yang diembannya sejak Agustus 2024, Paknejad sempat optimistis dengan pendapatan Iran lewat jalur minyak. Ia berujar pendapatan dari sektor tersebut masih mengalir dan bakal terus berlanjut.

Adapun selepas mundurnya Paknejad, posisi Menteri Perminyakan Iran sekarang diisi oleh Hamid Bovard, yang menjabat sebagai Direktur Utama NIOC (perusahaan minyak negara Iran) sejak 2024. Otoritas Iran belum mengonfirmasi apakah Bovard bakal diangkat sebagai menteri definitif atau hanya bertugas sampai Pezeshkian menunjuk pejabat baru.

Sinyal undur diri Paknejad sejatinya sudah berembus beberapa bulan terakhir. Media lokal Eghtesad Online mencatat Kementerian Perminyakan Iran sempat membantah isu mundurnya Paknejad pada Juli 2026. Ketika kabar serupa kembali mencuat pada September 2026, juru bicara kementerian tersebut menepisnya sebagai bentuk "psywar".

Di luar narasi resmi, berbagai media lokal menengarai pengunduran diri Paknejad terkait dengan krisis pengelolaan sektor energi. Salah satu poin krusial yang disorot yakni skema penjualan minyak melalui jaringan perantara demi menerobos blokade sanksi AS.

Parlemen Iran kini tengah menggelar penyelidikan intensif terhadap mekanisme penjualan dan pola penagihan hasil ekspor oleh NIOC serta anak perusahaannya, NIOC International Company.

Iran International melaporkan bahwa sekitar 80 juta barel minyak Iran disalurkan kepada empat entitas perantara pasca-kesepakatan di Islamabad, Pakistan. Anggota Parlemen Valiollah Bayati menyebut nama Hossein Shamkhani (putra eks Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran, Ali Shamkhani) sebagai salah satu figur yang terlibat.

Adapun anggota parlemen Hossein Samsami mengungkap bahwa lebih dari 86 juta barel minyak dialokasikan kepada pihak perantara tanpa jaminan memadai. Dari jumlah tersebut, sekitar 30 juta barel sudah sampai ke pembeli akhir, sementara status 56 juta barel sisanya tidak jelas.

Kendati demikian, seluruh temuan ini masih berupa materi penyelidikan parlemen Iran dan belum menghasilkan kesimpulan resmi terkait potensi pelanggaran hukum maupun kerugian negara.

Krisis Ekspor Minyak dan Tekanan Politik Internal

Tekanan terhadap ekspor minyak Iran sebenarnya sudah terlihat sebelum Paknejad meninggalkan jabatannya. Pada 20 Agustus 2026, Gubernur Bank Sentral Iran Abdolnaser Hemmati mengatakan ekspor minyak di negaranya sudah mencapai nol. Blokade minyak dan akses terhadap cadangan valuta asing kian sulit setelah dana Iran diblokir AS.

Hemmati mengatakan ia sudah berbicara dengan pejabat bank sentral di negara lain lalu mendapat informasi bahwa pendapatan Iran dari penjualan minyak sudah "jatuh ke titik nol".

"Ini adalah kenyataan bahwa kami tidak mengekspor minyak," ujarnya, dikutip dari The National.

Pernyataan tersebut disampaikan lebih dari sebulan sebelum Paknejad undur diri. Sebelumnya pada Agustus 2026, Presiden AS Donald Trump mengumumkan operasi ekonomi baru terhadap Iran. Ia menyebutnya sebagai "economic warfare and isolation" lalu memperingatkan bahwa negara yang membantu Iran via lembaga keuangan, perusahaan, transfer uang atau perdagangan minyak, bakal menghadapi konsekuensi ekonomi.

Di dalam negeri, persoalan ekspor minyak Iran bertemu dengan polemik pengelolaan perusahaan energi. Iran International melaporkan adanya perselisihan antara Paknejad dengan Mohammad Shariatmadari, kepala Persian Gulf Petrochemical Industries Company (PGPIC).

Kementerian Perminyakan berusaha mengganti Shariatmadari dengan Hassan Abbaszadeh pada Juli 2026. PGPIC menolak pergantian itu dengan alasan prosedur pasar modal dan persetujuan dewan belum terpenuhi. Shariatmadari tetap menjabat dengan dukungan kantor kepresidenan.

Sejumlah media Iran kemudian melaporkan Paknejad tidak bersedia tetap menjadi menteri jika Shariatmadari masih memimpin PGPIC. Pertemuan yang diperintahkan Pezeshkian disebut belum menyelesaikan perselisihan tersebut.

Sesaat sebelum pengunduran diri Paknejad diterima, Vahid Hajipour, editor media minyak Miz-e Naft, menulis di X bahwa Paknejad mendapat ultimatum di rapat kabinet mengenai posisi Shariatmadari. Hajipour mengatakan Paknejad menolak ultimatum tersebut. Pezeshkian kemudian memutuskan mengakhiri kerja sama dengan Paknejad.

Laporan lain menyebut adanya tekanan politik dari Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf yang sebelumnya juga menyampaikan kekhawatiran kondisi ekonomi dan potensi keresahan warga. Dalam pernyataan yang dikutip The National, ia mengatakan keluhan ekonomi warga memang beralasan.

Ghalibaf mengingatkan agar kenaikan harga bahan bakar tidak memicu masalah baru. Ia berujar pihak yang tindakannya menimbulkan ketidakpuasan masyarakat justru "membantu kepentingan musuh."

Pernyataan Ghalibaf tersebut disampaikan pada Agustus, jauh sebelum Paknejad mengundurkan diri.

Kondisi Ekonomi Iran Terkini di Tengah Konflik

Tekanan terhadap ekspor minyak berlangsung bersamaan dengan memburuknya sejumlah indikator ekonomi Iran. The Guardian melaporkan inflasi Iran mencapai 85 persen. Nilai rial turun lebih dari 10 persen dalam sebulan.

Inflasi pangan mencapai 130 persen. Upah minimum bulanan sebesar 166 juta rial bernilai sekitar 66 dolar AS atau sekitar Rp1,2 juta berdasar nilai tukar saat ini.

Kenaikan harga juga berdampak pada pekerja sektor publik. Sejumlah guru dan perawat mengundurkan diri karena pendapatan mereka tidak setara dengan inflasi harga.

Pemerintah Iran akhirnya mengambil sejumlah langkah. Wali Kota Tehran Alireza Zakani mengumumkan pembekuan harga 12 kebutuhan pokok selama enam bulan, termasuk gula, beras, minyak dan deterjen. Para menteri Iran juga mengatakan ada potensi kenaikan gaji pegawai sektor publik.