Menuju konten utama

Menteri BUMN Sebut Pertamina Gas Akan Rombak Direksi

Rini belum bisa memastikan kapan perombakan dilakukan.

Menteri BUMN Sebut Pertamina Gas Akan Rombak Direksi
Direktur Pemasaran PT Pertamina Mas'ud Hamid dan Direktur Enterprise and Business Dian Rachmawan menunjukan surat perjanjian kerjasama terkait Digitalisasi Noozle SPBU disaksikan Menteri BUMN Rini Soemarno, Dirut PT Pertamina Nicke Widyawati, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, Dirut PT Telkom Alex Sinaga di Kantor Kementrian BUMN, Jumat (31/8/2018). ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya

tirto.id - Menteri BUMN, Rini Soemarno mengatakan PT Pertamina Gas (Pertagas) akan merombak jajaran direksi untuk menyempurnakan proses holding BUMN minyak dan gas (migas). Namun, ia belum memastikan kapan perombakan dilakukan.

"Ya tunggu saja, tunggu tanggal mainnya dong. Pertamina sebagai induk holding migas dan tentunya harus ada perubahan, sehingga itu benar-benar sudah menjadi satu kesatuan," ujar Rini di Monas Jakarta pada Senin (3/9/2018).

Selain perombakan direksi Pertagas, pemerintah juga sudah beberapa kali merombak jajaran direksi Pertamina. Sejak pemerintahan Jokowi penggantian dirut Pertamina sudah terjadi tiga kali. Dwi Soetjipto menjabat dari 2014 dan dicopot pada Jumat (3/2/2017). Elia Massa Manik menggantikan Dwi Soetjipto yang dilantik pada 16 Maret 2017, dan dicopot pada Jumat (20/4/2018).

Jabatan Dirut Pertamina saat ini diisi oleh Nicke Widyawati yang dilantik pada 29 Agustus lalu. Nicke telah menjabat sebagai Pelaksana tugas (Plt) Diretur Utama Pertamina sekitar 4 bulan, menggantikan sementara Elia Massa Manik yang diberhentikan secara terhormat dari jabatannya sebagai direktur utama.

Saat ini, saham PT Pertamina Gas telah diakusisi 51 persen oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk dengan nilai sebesar Rp1,2 miliar dolar AS atau Rp16,8 triliun (kurs rupiah Rp14 ribu). PGN menjadi perusahaan pengendali karena telah mengakuisisi 51 persen saham Pertagas. Sedangkan sisanya 49 persen tetap milik Pertamina.

Alasan PGN hanya mengakuisisi 51 persen lantaran dinilai PGN masih butuh integrasi untuk pengembangan proyek infrastruktur internal. Misalnya, tindak lanjut lelang PLN untuk LNG sampai di Indonesia Tengah dan Timur.

Dengan demikian, PGN masih bisa mengembangkan infrastruktur baru tidak hanya di Jawa dan Sumatera tapi juga menyentuh Sulawesi, Papua serta kepulauan yang lain. Nilai akuisisi ini akan dibayar PGN dalam dua tahapan.

Baca juga artikel terkait PERTAMINA atau tulisan lainnya dari Dipna Videlia Putsanra

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Shintaloka Pradita Sicca
Penulis: Dipna Videlia Putsanra
Editor: Dipna Videlia Putsanra