tirto.id - Sebagai platform user generated content, TikTok menyadari adanya tanggung jawab dalam menyaring konten yang tidak menggiring hoaks. Tidak hanya menuangkan regulasi melalui panduan produksi, TikTok memaksimalkan upaya ini melalui program bertajuk “TikTok Goes to Campus: Melawan Disinformasi di Pilkada 2024” yang perdana diselenggarakan di Swasana Lippo Kuningan, Jakarta, Kamis (19/9/2024).
Dibuka langsung oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, penyelenggaraan program yang akan dilakukan di empat kota, dengan Jakarta sebagai pembuka, mengundang berbagai pihak untuk merundingkan wujud komitmen berantas disinformasi, khususnya dalam Pilkada mendatang.
Tenaga Ahli Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, Aprianti Marwah, menyampaikan pentingnya optimalisasi pengawasan dalam konteks siber, seperti yang dilakukan TikTok, berlandaskan keterbatasan sumber daya Bawaslu.
“Kominfo saja dengan sumber daya luar biasa mengatakan kita tidak bisa berjalan sendirian, apa lagi kita, Bawaslu, yang memang sejauh ini, kita harus bisa juga menerima bahwa kita punya kekurangan. Kita belum bisa mengoptimalisasi, khususnya pengawasan dalam konteks siber,” tambahnya.
Sepaham dengan Aprianti, Muhammad Khairil Hassey selaku Pemeriksa Fakta Senior Jakarta Lawan Hoaks (Jala Hoaks) menyambut dengan tangan terbuka ihwal kolaborasi untuk menangkal hoaks.
“(Kolaborasi) ini kami tunggu karena kita enggak bisa memulai, enggak bisa sendirian, karena kita saling punya batasan-batasan tertentu,” tegas Khairil.
Turut bergandeng tangan dalam kolaborasi melawan disinformasi ini, Profesor Madya Monash University Indonesia, Ika Karlina Idris, memberikan gambaran disinformasi yang telah meningkat intensitasnya diikuti ujaran kebencian, polarisasi, serta terstruktur latar belakang tertentu.
“Di 2019, sebenarnya buzzer-buzzer ini direkrut oleh organisasi-organisasi yang terafiliasi dengan partai politik. Misalnya, kita tahu, karena tahu-tahu dia berkantor di MNC. Ada 300 orang yang berkantor di MNC,” terangnya.
Menurut Ika, buzzer yang menjadi agen penggiringan hoaks ini menyadari adanya kesempatan untuk mengekspansi bisnis dari akar afiliasi politiknya. Karena itulah, agen-agen lain diperlukan untuk melanjutkan perjalanan panjang menghadapi hoaks yang makin membentang.
Wujud Komitmen TikTok Indonesia
Public Policy & Government Relations TikTok Indonesia, Faris Mufid, menyampaikan mekanisme TikTok yang tidak segan langsung memberantas hoaks yang menjajaki platformnya selama ini. Berbeda dengan platform lain yang menggunakan labeling atau rating untuk pengelolaan konten. Prosedur take down konten hoaks diatur dalam panduan komunitas, yang melewati tahapan-tahapan sistematis.
“Pertama, untuk menggerakkan panduan komunitas itu, kita punya yang namanya machine moderation. Jadi, sistem yang akan cek otomatis saat konten di-update, itu akan dilakukan pengecekan, apakah konten ini melanggar atau tidak?” ungkap Faris.
Sebagai tambahan, Faris menyebut TikTok menyediakan akses laporan dari konten yang terindikasi melanggar panduan dan telah diturunkan oleh platform-nya. Atas transparansi ini, terhitung 14,9 juta konten telah dihapus oleh TikTok.
“Di kuartal pertama 2024, yang diadakan di bulan Juni kemarin, untuk Indonesia sendiri, TikTok itu menghapus lebih dari 14,9 juta konten di mana yang termasuk sebagai pro-active removal ratio itu sampai 99,5 persen,” tegas Faris.
Unjuk komitmen TikTok dalam menghadapi disinformasi yang beredar ini bahkan dilakukan dengan sistem yang bisa mendeteksi kemungkinan disinformasi, secara otomatis dan manual. Alhasil, Faris menyampaikan sistemnya berhasil menangkap operasi terselubung yang dilakukan untuk menaikkan pamor kandidat politik dari kontestasi yang lalu.
“Di bulan Juli terakhir itu, ada kita deteksi, sumbernya dari internal. Jadi, di network itu, ada 238 akun di mana followers dari network itu ada 530 ribu. Jadi, ada akun yang menargetkan political discourse di Indonesia di mana individu di belakang jaringan yang beroperasi tersebut membuat inauthentic account alias akun tuyul,” jelasnya.
Melihat gencarnya agen disinformasi yang dihadapi, TikTok mempertegas komitmennya melalui penyediaan kanal pelaporan khusus untuk Bawaslu sebagai badan yang berwenang dalam pelaporan sepanjang masa Pemilu sebelumnya.
TikTok Indonesia mengimbau berbagai pihak untuk terlibat aktif dalam berkontribusi. Penyediaan kanal khusus ini menunjukkan bahwa TikTok tidak membatasi laporan terkait konten disinformasi dalam platform-nya. Bahkan, TikTok merangkul mahasiswa melalui program TikTok Goes to Campus untuk menjadi agen fact-checker dari pelatihan Tirto.id dalam memilah informasi Pilkada mendatang.
Menyetujui aksi TikTok yang melangkah jauh dalam menangkal disinformasi, Bawaslu mendukung TikTok untuk saling bahu-membahu menghadapi hoaks media sosial di masyarakat.
“Kami mengapresiasi ada kegiatan ini untuk cek fakta dan lain sebagainya karena setidaknya mengurangi beban dan tanggung jawab Bawaslu untuk menciptakan sirkulasi bermedia sosial yang baik,” tandas Aprianti.
Editor: Tim Media Service
