tirto.id - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut bahwa proyek sodetan dan normalisasi Ciliwung demi mencegah banjir tidak dijalankan dalam kurun waktu 6 tahun terakhir. Ia bersyukur proyek ini kembali dijalankan di era Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
"Yang masalahnya tadi Pak Presiden bilang 6 tahun enggak diapa-apain, normalisasi enggak diapa-apain, sodetan gak diapa-apain. Nah, sekarang alhamdullilah ada Pak Heru ini mulai dikerjakan lagi," kata Basuki usai mendampingi Presiden Jokowi menginspeksi pembangunan sodetan Kali Ciliwung-Banjir Kanal Timur di Jakarta, Selasa (24/1/2023).
Ia menilai, uji coba akan terlihat saat hujan di tahun 2023. Ia menilai, kombinasi sodetan Kali Ciliwung ditambah waduk Sukamahi dan Sentiong akan membuat potensi banjir turun. Ia memperkirakan titik banjir bisa berkurang hingga 211 titik, apalagi keberadaan sodetan mampu mengurangi air hingga 60 meter per kubik.
Basuki juga menjawab kemungkinan pembangunan Giant Sea Wall. Ia mengaku, pemerintah lebih fokus pada pembangunan tanggul darurat yang mencapai 33 kilo.
Pembangunan pun dibagi dua pihak yakni pihak KemenPUPR 11 kilometer sementara DKI Jakarta 22 kilometer. Pihak DKI pun bisa bekerja sama dengan pihak swasta untuk pembangunan tanggul.
"Yang penting emergency tanggulnya dulu. Tanggul pantai ring emergency, kalau itu sudah semua nanti kalau diperlukan Giant Sea Wall," kata Basuki.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI, Heru Budi Hartono akan melakukan penggusuran dengan membebaskan lahan untuk program normalisasi Kali Ciliwung dan sinergi penanggulangan banjir Jakarta.
Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) non-aktif ini menuturkan hal tersebut telah dibahas dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pada Senin (17/10/2022).
"[Pembahasan] Ada kaitannya dengan normalisasi, sodetan Kali Ciliwung, Cimahi, dan seterusnya, dan master plan penanggulangan banjir nanti kami sinergikan," kata Heru di Jakarta, Rabu (19/10/2022).
Terkait pembebasan lahan atau penggusuran, Heru mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). "Ya nanti kami selesaikan. Dalam jangka waktu dekat akan sinergi dengan Menteri ATR," ucapnya.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Maya Saputri