Mensos & Satgas PRR Salurkan Bantuan Rp100 Miliar di Aceh Timur

tirto.id - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga menjabat Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra menyalurkan bantuan senilai total Rp100.975.850.000 untuk korban bencana alam di Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh.

Bantuan tersebut meliputi sejumlah program. Ada Bantuan Stimulan Sosial Ekonomi (BSSE) untuk 7.643 kepala keluarga senilai Rp38.215.000.000. Selain itu, pemerintah menyalurkan bantuan jaminan hidup (jadup) bagi 28.831 jiwa dengan total nilai Rp38.921.850.000.

Kemudian, bantuan sebesar Rp22.929.000.000 untuk isi hunian bagi 7.643 keluarga. Disalurkan pula santunan untuk ahli waris 60 korban meninggal dunia senilai Rp900.000.000, serta santunan bagi dua korban luka berat senilai Rp10.000.000.

"Untuk yang meninggal dunia, dukungan sebesar Rp15 juta, luka-luka berat Rp5 juta. Setelah itu ada dukungan untuk membeli isian rumah, untuk keperluan dapur maupun perabotan-perabotan rumah tangga, sebesar Rp3 juta per keluarga. Setelah itu dukungan BSSE, Rp5 juta per keluarga, terakhir jadup selama tiga bulan kepada masing-masing (individu) terdampak," jelas Gus Ipul di Pendopo Bupati Aceh Timur, Senin (16/3/2026).

Secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan bantuan untuk wilayah Provinsi Aceh sebesar Rp585.444.850.000 yang diperuntukkan bagi 45.416 kepala keluarga atau 164.531 jiwa. Adapun total bantuan bencana untuk tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mencapai Rp878.681.800.000.

Menurut Gus Ipul, perhatian pemerintah pusat terhadap penanganan bencana di tiga provinsi itu sangat besar. Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto secara khusus membentuk satuan tugas yang dipimpin Menteri Dalam Negeri guna memastikan koordinasi penanganan dampak bencana yang luas bisa berjalan efektif.

"Intinya untuk tiga provinsi [terdampak bencana] ini sungguh-sungguh mendapat atensi yang luar biasa dari Bapak Presiden Prabowo Subianto," kata Gus Ipul.

"Presiden membentuk Satgas khusus yang diketuai Mendagri guna mengoordinasikan seluruh bantuan dan dukungan yang diberikan pemerintah mengingat dampak bencana sangat luas dan besar dan mengerahkan seluruh sumber daya dengan harapan penanganan bisa berjalan dengan baik," lanjut dia.

Mensos menegaskan, pemerintah berupaya memastikan bantuan disalurkan secara tepat sasaran dan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan. Biaya distribusi bantuan juga sepenuhnya ditanggung pemerintah sehingga tidak mengurangi nominal yang diterima masyarakat.

Selain itu, Gus Ipul menekankan pentingnya ketepatan data penerima bantuan. Data awal penerima bantuan berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kemudian data itu disusun dalam format by name by address oleh pemerintah daerah dengan dukungan kepolisian dan kejaksaan setempat.

Selanjutnya, data tersebut diverifikasi oleh Satgas PRR dan dicocokkan dengan data kependudukan melalui Kementerian Dalam Negeri serta Badan Pusat Statistik (BPS) sebelum ditetapkan sebagai dasar penyaluran bantuan.

"Setelah melalui proses itu ditandatangani oleh Pak Mendagri maka itu menjadi data yang terverifikasi. Data inilah yang kemudian kita jadikan dasar untuk menyalurkan [bantuan]," jelasnya.

Gus Ipul juga menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan warga terdampak dapat menerima bantuan sebelum Hari Raya Idulfitri. "Proses salur (bantuan) sekarang ini adalah Rp713 miliar lebih. Sementara data yang terverifikasi kebutuhannya Rp878 miliar, sehingga sekarang masih proses di Kemenkeu Rp127 miliar lebih. Mudah-mudahan sebelum Lebaran masih bisa disalurkan sisanya," ujar Gus Ipul.

Pada kesempatan yang sama, Mendagri sekaligus Kasatgas PRR, Tito Karnavian, menegaskan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah tidak hanya bertujuan untuk meringankan beban korban bencana. Bantuan itu juga diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi di daerah terdampak.

Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah yang terdampak bencana mengalami perlambatan. Bahkan, pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan IV 2025 tercatat minus 1,6 persen. Maka itu, diperlukan berbagai langkah pemulihan, termasuk dengan memperkuat daya beli masyarakat.

Selain bantuan sosial, pemerintah memberikan tambahan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun untuk mempercepat pemulihan infrastruktur di tiga provinsi terdampak bencana.

"[Anggaran TKD] Rp1,6 triliun itu ada di Aceh, kemudian Rp6 triliun lebih di Sumatera Utara, dan Rp2 triliun lebih di Sumatera Barat. Diberikan pada bulan Februari, Maret, dan terakhir April," jelas Tito.

Adapun Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat di daerahnya. Menurut Usman, kunjungan dan kehadiran sejumlah pejabat pemerintah pusat secara berulang menunjukkan keseriusan negara dalam membantu warga terdampak bencana di Aceh.

"Ini menandakan betapa besar perhatian pemerintah pusat kepada daerah yang terdampak bencana," ujarnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden atas dukungan yang diberikan kepada masyarakat Aceh Timur dan daerah terdampak bencana lainnya di wilayah Sumatra. "Saya mewakili teman-teman bupati dari kabupaten/kota lainnya, mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran kabinetnya yang telah menaruh perhatian besar bagi kami daerah terdampak bencana Sumatra," kata Usman.

(INFO KINI)