Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengajak kepala desa, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), operator data desa, serta pendamping Desa Berdaya Transformatif di Nusa Tenggara Barat (NTB) bersinergi memperbaiki akurasi data untuk meningkatkan ketepatan program pengentasan kemiskinan.
Gus Ipul menyampaikan ajakan itu dalam dialog bersama para pemangku kepentingan desa dari Provinsi Nusa Tenggara Barat di Hotel Lombok Raya, Mataram, Kamis (16/4/2026). Acara ini bagian dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB Tahun 2026 untuk perumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Forum tersebut dihadiri oleh ratusan peserta, terdiri dari 257 kepala desa dan lurah, 106 pendamping PKH, 106 operator data desa, dan 144 tenaga pendamping Desa Berdaya Transformatif. Hadir pula Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Nashrul Wajdi, Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti, dan Kepala BPS NTB Wahyudin.
Kepada peserta forum, Gus Ipul mengingatkan pentingnya perencanaan pembangunan berbasis data yang akurat. Dia menyatakan, "Perencanaan itu menentukan 50 persen kesuksesan kita. Ketika perencanaan kita baik, perencanaan kita akurat, itu 50 persen menentukan kesuksesan pembangunan."
Pemerintah, lanjutnya, telah membangun Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan utama untuk berbagai program kesejahteraan sosial. Agar DTSEN makin akurat, pemutakhiran data secara berkelanjutan perlu menjadi tanggung jawab bersama, mulai dari tingkat desa hingga pusat, agar program benar-benar tepat sasaran.
Gus Ipul juga menyoroti posisi strategis kepala desa sebagai sumber awal data. "Nasib saya ini bergantung kepada kepala desa. Kalau kepala desa menyajikan data yang akurat, maka BPS akan mengelola data itu dengan baik, kita jadikan pedoman untuk melaksanakan program," ujarnya.
Menurut dia, ke depan tidak boleh ada kepala desa yang tidak memahami kondisi warganya, termasuk penerima bantuan sosial. Ia menegaskan, "Tidak boleh kepala desa tidak tahu data tentang warganya. Wajib tahu."
Gus Ipul bahkan mengakui masih ada ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial. Sebagai contoh, sekitar 45 persen penerima PKH terindikasi tidak sesuai sasaran. Kondisi ini, menurut dia, harus segera dibenahi melalui perbaikan data.
"Kalau datanya lengkap, bansosnya tepat sasaran. Maka ini harus kita perbaiki bersama," tegasnya.
Program Pemberdayaan dan Sekolah Rakyat
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui penyaluran bantuan sosial. Upaya tersebut perlu dilanjutkan dengan program pemberdayaan untuk meningkatkan pendapatan. Peningkatan akses pendidikan untuk anak-anak dari keluarga penerima manfaat bansos juga penting dilakukan.
Dengan pendekatan berjenjang, bantuan sosial seperti PKH dan sembako diharapkan tidak hanya meringankan beban pengeluaran keluarga, tetapi juga mendorong perubahan kondisi ekonomi secara bertahap, sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Terkait pemberdayaan melalui jalur pendidikan, Gus Ipul mengatakan Sekolah Rakyat bisa menjadi salah satu solusi karena didesain sebagai sarana pengentasan kemiskinan yang terintegrasi. Selain memberikan akses pendidikan bagi anak-anak kurang mampu, program ini mendorong perbaikan kondisi keluarga murid secara menyeluruh.
"Sekolah Rakyat ini bagian dari upaya kita agar anak-anak dari keluarga miskin bisa mendapatkan kesempatan yang lebih baik, sekaligus mendorong keluarganya ikut naik kelas," kata Gus Ipul.
Penyelenggaraan program pun dipastikan transparan dan akuntabel. Dia memastikan tidak ada praktik "titipan" dalam rekrutmen siswa Sekolah Rakyat. Anak-anak yang menerima manfaat program ini harus berasal dari keluarga kelompok Desil 1 dan 2.
"Tidak ada titipan. Menteri Sosial tidak bisa titip, gubernur tidak bisa titip. Yang bisa sekolah di Sekolah Rakyat adalah mereka yang benar-benar memenuhi kriteria," tegasnya.
Menghidupkan Puskesos di Desa
Masih di kegiatan yang sama, Gus Ipul menyerukan agar para kepala desa mengaktifkan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos). Melalui Puskesos, warga dapat menyampaikan keluhan maupun laporan tentang masalah mereka.
Dia meyakini, selama ini banyak persoalan warga miskin belum tertangani karena tidak benar-benar terdengar. Puskesos bisa menjadi sarana menjaring aspirasi masyarakat miskin tersebut.
Menurut Gus Ipul, masih banyak keluarga prasejahtera yang menghadapi kesulitan seperti tidak bisa menebus ijazah, anak berhenti sekolah, hingga warga miskin yang belum tersentuh bantuan. Masyarakat yang selama ini menjadi the invisible people itu, lanjutnya, harus mulai ditoleh oleh negara.
Sementara itu, untuk mempercepat penanganan kemiskinan, Gus Ipul mendorong para pendamping PKH untuk membantu graduasi minimal 24 keluarga penerima manfaat (KPM) per tahun. Para pendamping yang hadir pun menyatakan kesiapan untuk memenuhi target ini.
Acara dialog bersama ditutup oleh Gus Ipul dengan penyerahan bantuan keuangan secara simbolis kepada 10 Desa Berdaya Transformatif. Di antara penerima bantuan tersebut adalah Desa Saneo sebesar Rp500 juta dan Desa Masbagik Utara Baru senilai Rp300 juta.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
