tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Menkopolhukam), Hadi Tjahjanto, menyebut adanya pergerakan massa yang akan turun ke jalan dalam upaya menolak hasil pemilu dengan berbagai alasan. Hadi menilai massa yang akan melakukan penolakan diperkirakan akan muncul selama proses bahkan setelah hasil rekapitulasi KPU selesai.
Laporan itu dia dapat dari koordinasi dengan sejumlah lembaga intelijen dari Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS). Selain itu, dia berkoordinasi dengan lembaga negara lainnya seperti Panglima TNI, Kapolri, Menteri Dalam Negeri hingga Kepala Staf Kepresidenan.
“Saya sampaikan skalanya masih kecil dan memang kecil menuju sedang," kata Hadi di Kantor Kemenko Polhukam, Jumat (15/3/2024).
Dia meminta TNI dan Polri bersama alat kelengkapan negara lainnya untuk meredam gelombang massa.
“Kami juga terus mengantisipasi dengan kepolisian dan TNI untuk bisa mencegah mengamankan supaya tidak terjadi eskalasi yang lebih besar,” kata Hadi.
Selain memantau gelombang massa yang diprediksi tak puas dengan hasil pemilu, Hadi juga memantau proses penyelesaian sengketa Pemilu 2024 setelah rekapitulasi tingkat nasional selesai.
“Kami terus memantau, kami terus membantu menyiapkan yang diperlukan pada proses-proses tersebut,” kata Hadi.
Dalam konferensi pers tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengungkapkan hal yang sama bahwa lembaganya melakukan pemantauan terhadap proses penghitungan KPU, baik di pusat maupun daerah. Dia berharap masyarakat yang tidak puas tidak turun ke jalan dan menyerahkan sepenuhnya ke MK.
“Bahwa seluruh rangkaian tahapan, mulai dari perhitungan yang ada di wilayah, naik sampai dengan KPUD dan KPU, tentunya ini setiap hari dipantau, tentunya tahapan yang ada tentunya kita semua mendorong untuk bisa tepat waktu,” kata Listyo.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Abdul Aziz
