Menkopolhukam Mahfud Kunjungan Kerja ke Papua, Istana Titip Pesan

tirto.id - Menteri Sekretariat Negara Pratikno menemui Menkopolhukam Mahfud MD, Jumat (29/11/2019). Pratikno menyampaikan sejumlah pesan Presiden Joko Widodo kepada Mahfud sebelum berangkat ke Papua untuk melakukan kunjungan kerja.

"Pak Menko akan berangkat ke Papua malam ini. Tadi saya menyampaikan beberapa hal titipannya Pak Presiden. Ya intinya, harus ada upaya terus untuk bagaimana pendekatan kesejahteraan, pendekatan budaya, untuk membangun Papua, ekonomi Papua," kata Pratikno di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat (28/11/2019).

Mahfud MD membenarkan dirinya akan ke Papua. Ia tidak menjawab kalau kunjungan kerja dalam rangka memantau peringatan 1 Desember di Papua. Ia menyatakan hanya kunjungan kerja dan berdialog dengan masyarakat Papua.

"Saya kunjungan kerja biasa, saya akan dialog dengan masyarakat sipil termasuk juga akan kita lihat apa yang terjadi [di Papua]. Saya lihat itu [di Papua] tidak akan ada masalah luar biasa. Biasa-biasa aja Papua," kata Mahfud di Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan bahwa situasi di Papua saat ini normal. Ia yakin kondisi Papua sudah membaik karena tidak ada konflik. Namun ia enggan menjawab soal kabar penembakan di Papua.

"Ya itu nanti kita lihat lah," kata Mahfud.

Sebelumnya Mahfud mengatakan terkait isu Papua beberapa instansi di bawahnya seperti Polri, Kemendagri, TNI, hingga Kementerian Pertahanan memiliki pendekatan masing-masing.

Namun, sejauh ini kata dia belum ada pembahasan pemetaan bersama secara komprehensif.

"Ada pendekatan keamanan atau penegakan hukum sehingga mereka bisa dilihat sebagai kelompok gerakan bersenjata, kelompok kriminal bersenjata, tapi juga mungkin ada yang separatis. Itu perlakuannya berbeda-beda," kata Mahfud saat ditemui di Kemenkopolhukam, Selasa (29/10/2019).

Mahfud juga menyadari bahwa banyak rakyat Papua biasa yang tak tahu menahu persoalan yang terjadi di Papua dan hanya menjadi korban.

"Oleh sebab itu pendekatan kultural dan kemanusiaan itu harus tetap menjadi fokus utama, tanpa menghilangkan pendekatan hukum dan keamanan serta pendekatan militer kalau diperlukan. Misalnya, ada separatis," katanya.