Menko Perekonomian Sebut Pertumbuhan Ekonomi Harus di Atas 6 Persen

Oleh: Lalu Rahadian - 24 April 2018
Ekspor masih sangat didominasi produk-produk primer, sumber alam, hasil pertambangan, pertanian.
tirto.id - Pemerintah menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di angka 5 persen belum memadai. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, pertumbuhan ekonomi wajib meningkat hingga 6 persen lebih mulai 2019.

Darmin menganggap pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen tak membawa dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor formal. Pertumbuhan ekonomi Indonesia, menurutnya, masih kecil lantaran belum ada orientasi ekspor dari industri dalam negeri.

"Ekspor masih sangat didominasi produk-produk primer, sumber alam, hasil pertambangan, pertanian. Ada industri tapi belum [memadai]... Jika kita tidak mengantisipasi ini maka pertumbuhan ekonomi mungkin tidak turun, tapi naik sedikit," ujar Darmin di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (24/4/2018).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2017 lalu sebesar 5,07 persen. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia 2017 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp13.588,8 triliun dan PDB perkapita mencapai Rp51,89 juta atau 3.876,8 dolar AS.


Pada 2018, Pemerintah mematok target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen. Menurut Darmin, tingkat pertumbuhan di bawah 6 persen harus segera diakhiri.

Ia menyebut ada beberapa hal yang harus dipenuhi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6 persen ke atas. Pertama, infrastruktur harus digiatkan dan dilakukan merata. Kedua, kemudahan berusaha harus dihadirkan agar banyak investor yang masuk.

"Kami coba menghitung aturan-aturan kami yang ada perizinan. Dari undang-undang sampai peraturan menteri ada 31.937 peraturan. Di daerah berapa? 35.709," ujar Darmin.

Menteri dari Sumatera Utara itu juga menyebut harus ada insentif beragam yang diberikan untuk menarik hati investor. Kemudian, pengadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik harus dilakukan untuk mengimbangi kebutuhan industri.

"Yang dilakukan pemerintah adalah, jika dia [perusahaan] membantu melakukan pendidikan vokasi untuk orang banyak kita akan ganti dana yang dia gunakan bahkan lebih banyak. Kita belum putuskan mau ganti 100 atau 150 [persen]," katanya.

Baca juga artikel terkait PERTUMBUHAN EKONOMI atau tulisan menarik lainnya Lalu Rahadian
(tirto.id - Ekonomi)

Reporter: Lalu Rahadian
Penulis: Lalu Rahadian
Editor: Yantina Debora
DarkLight