Menko Luhut Ingin Operasional Pelabuhan Tak Hanya Dimonopoli BUMN

Luhut menyebut peguasaan BUMN atas pelabuhan membuat ongkos logistik mahal dan berharap swasta dapat masuk sebagai operator berbagai pelabuhan di Indonesia.

Reporter: Vincent Fabian Thomas

Terbit 9 Sep 2019 14:08 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan mendengarkan penjelasan dari petugas saat melakukan kunjungan kerja di Oxbow Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (28/8/2019). ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/hp.

tirto.id -

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menilai tingginya ongkos logistik di Indonesia disebabkan karena monopoli pengelolaan sejumlah pelabuhan.

Menurut Luhut monopoli ini membuat biaya logistic tetap mahal walaupun waktu bongkar muat (dwelling time) sudah menurun.

“Setelah saya lihat kita ini dibohongi, dwelling time turun, tapi cost tetap tinggi,” ucap Luhut dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR Senin (9/9/2019).

Luhut mengatakan, bentuk monopoli yang ia temui dalam pengelolaan pelabuhan berkaitan dengan kehadiran Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya monopoli oleh perusahaan plat merah turut menyebabkan biaya logistic menjadi tinggi.

Padahal kata Luhut, idealnya pengelola pelabuhan tidak hanya dilakukan perusahaan plat merah saja, melainkan juga swasta.

Swasta yang ia maksud di sini bukan hanya dalam bentuk pernyataan modal atau Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) melainkan oleh “swasta murni”.

Kebijakan ini, menurut Luhut bisa dilakukan pelabuhan Patimban di Jawa Barat, serta pelabuhan di Tanjung Priok yang kini dikerjakan seluruhnya oleh BUMN.

“Patiban, Tanjung Priok jangan semua BUMN lagi. Kalau ada tiga perusahaan, cost kita bersilat lidah aja. Saya gak mau ada masuk lagi BUMN di Patimban,” tambahnya.

Penjelasan Luhut tersebut merespon salah satu pertanyaan anggota Banggar DPR dalam rapat di DPR tentang usulan penambahan anggaran 2020 sebanyak Rp 79 miliar bagi Kemenko Maritim.

Dalam rapat itu, Luhut menerima pertanyaan mengenai nasib sejumlah pelabuhan dan infrastruktur maritim.

Purnawirawan TNI itu juga mengakui bahwa selama ini masih ada sejumlah pelabuhan yang bermasalah. Contohnya, kata dia, pelabuhan yang bertahun-tahun tidak terpakai hanya karena tidak tersedia jalan.

Selain infrastruktur, Luhut juga menyoroti potensi memanfaatkan jalur laut sebagai sarana transportasi logistik.

Namun, Luhut geram dengan sejumlah pengelolaan pelabuhan yang membuat seolah-olah tol laut yang sudah digagas dengan baik terganjal masalah biaya logistik pelabuhan yang masih tinggi.

“Cost paling murah transportasi paling murah adalah kapal. Tol laut banyak kemajuan. tol laut kami temukan ada monopoli.” tandasnya.