tirto.id - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan anggaran bantuan sosial atau bansos sejatinya tidak pernah diubah karena faktor pengaruh calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2024. Menurut dia, penyusunan lini masa APBN 2024 dilakukan jauh sebelum penetapan capres-cawapres pada 13 November 2023.
Berdasarkan lini masa penyusunan APBN 2024, yang di dalamnya mencakup kebijakan program bantuan sosial, dilakukan penetapan tema, sasaran, arah kebijakan, dan arah pembangunan nasional dilakukan pada Januari 2023.
“Apabila penyusunan lini masa APBN 2024 disandingkan dengan proses tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 yang dilakukan oleh KPU, waktu penetapan UU APBN 2024 telah selesai bahkan sebelum waktu penetapan calon presiden dan wakil presiden pada 13 November 2023,” ucap Sri Mulyani dalam sidang Sengketa Pilpres 2024, di Mahkamah Konstitusi, Jumat (5/4/2024).
Sedangkan, waktu pendaftaran calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 25 Oktober 2023, sehingga Sri Mulyani menegaskan bahwa program dalam APBN 2024 tak dipengaruhi oleh siapa pun yang terlibat dalam kontestasi Pilpres 2024.
“Dengan demikian dapat kami pastikan penyusunan APBN 2024 dan penetapan menjadi UU tidak dipengaruhi oleh siapa-siapa yang akan maju menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024,” kata dia.
Sementara itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia menjelaskan bahwa semua program yang ada di dalam APBN didorong untuk merespons dinamika sosial dan instrumen untuk menjaga perekonomian di Tanah Air.
“APBN adalah instrumen penting untuk menjaga masyarakat negara dan perekonomian agar mampu menghadapi berbagai dinamika perekonomian global, nasional,” tutur dia.
“Dan juga menjawab tantangan zaman untuk mendukung berbagai agenda pembangunan secara optimal,” kata Sri Mulyani menambahkan.
Desain APBN juga dilakukan untuk menjangkau semua kebutuhan ke depan, bahkan kebutuhan untuk merespons berbagai kondisi dan guncangan yang ada di dunia, kata Sri Mulyani.
“APBN harus didesain secara antisipatif, responsif, dan mampu adaptif di dalam menghadapi berbagai kondisi dan guncangan,” kata dia.
Sri Mulyani sempat melaporkan anggaran bantuan sosial pada 2024 melonjak tajam menjadi 135,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dia merinci anggaran bansos pada 2023 yaitu Rp9,6 triliun dan kini menjadi Rp22,5 triliun.
“Anggaran bansos kita melonjak tajam dari Rp9,6 triliun tahun lalu, ke Rp22,5 triliun atau naik 135,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/3/2024).
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk bantuan sosial meningkat secara tahunan atau year-on-year (yoy), utamanya dipengaruhi oleh penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) tahap I pada Januari dan penyaluran program kartu sembako pada Februari.
Penulis: Faesal Mubarok
Editor: Abdul Aziz
