tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan pembentukan satuan petugas (satgas) guna menertibkan impor berisiko tinggi akan segera dilakukan. Menurut Sri Mulyani, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memang perlu melakukan sinergi dengan sejumlah instansi dalam menindak tegas para importir dan oknum petugas yang nakal.
Adapun sejumlah instansi yang dimaksud di antaranya adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kantor Staf Kepresidenan Indonesia (KSP), Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Konkret (dari kesepakatan) pada hari ini adalah memberikan sinyal kepada anak buah kita masing-masing, bahwa Anda tidak lagi bisa mencari alasan, seperti saya tidak dapat melakukan (tindak tegas) karena Polri membekingi penyelundup atau kalaupun ditangkap paling juga dilepas oleh jaksa. Semuanya itu kerap dijadikan alasan oleh anak buah kita,” ujar Sri Mulyani saat jumpa pers di Kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai, Jakarta pada Rabu (12/7/2017).
Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan sebetulnya penerimaan dari bea cukai terbilang kecil. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebutkan total penerimaan bea masuk hanya sebesar Rp33 triliun, sementara target total penerimaan negara mencapai Rp1.750 triliun.
Selain itu, apabila dilihat dari nilai volumenya, impor berisiko tinggi hanya sebesar 4,7 persen dari total nilai impor saat ini. Kendati demikian, Sri Mulyani menilai pengaruh dari tingkat penetrasinya tidak bisa diremehkan.
“Jadi kalau dilihat dari magnitude atau sisi penerimaan itu kecil. Tapi dia menimbulkan suatu persepsi bahwa sistem di Indonesia semuanya dapat dikompromikan,” ungkap Sri Mulyani.
“Apabila terjadi penyelewengan terhadap mekanisme impor berisiko tinggi pun, dampaknya cukup dalam terhadap perekonomian Indonesia,” katanya menambahkan.
Masih dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani juga menyampaikan tekadnya yang tak ragu-ragu mencopot jabatan oknum Ditjen Bea Cukai yang masih bertindak nakal.
“Mulai detik ini, kalau Bea Cukai masih tidak tegas, saya akan copot dan kalau perlu saya taruh saja di depan lapangan untuk disoraki ramai-ramai, sebelum akhirnya kita pecat dan dimasukkan ke penjara,” ucap Sri Mulyani.
“Kalau mereka mengeluh sistemnya belum memungkinkan, kita sebagai pimpinan harus bertanggungjawab untuk memperbaiki. Kalau mereka mengatakan policy belum baik, yang kita harus perbaiki itu juga. Seperti kita ketahui, oknum yang jelek itu sangat sedikit, tapi dia merusak institusi, value, dan bangsa kita,” kata Sri Mulyani lagi.
Senada dengan Sri Mulyani, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian juga menyadari bahwa untuk meningkatkan pendapatan bea cukai, memang diperlukan adanya perbaikan pada segi oknum maupun sistem.
“Untuk oknum mungkin akan melibatkan beberapa stakeholders, sementara untuk sistem kita telah minta agar tata kelola ekspor impor bisa diperbaiki, sehingga tidak menimbulkan persaingan yang kurang sehat di kalangan importir,” ucap Tito.
Menurut rencana, kinerja satgas akan diprioritaskan untuk fokus pada pelabuhan-pelabuhan utama yang dinilai sebagai penentu denyut perekonomian Indonesia. Beberapa di antaranya seperti Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Emas (Semarang), Tanjung Perak (Surabaya), Belawan (Medan), dan seluruh perairan di wilayah timur dari Sumatera.
“Dari jajaran Polri dan Kapolres-Kapolres di pelabuhan besar, sudah diberikan warning kepada mereka sesuai arahan dari Bu Menkeu. Saya tentu akan memberikan pengawasan keras dan ketat kepada mereka. Reward and punishment pun akan diberlakukan,” ungkap Tito.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Yuliana Ratnasari
