tirto.id - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengonfirmasi lonjakan kasus di DKI Jakarta, Bangkalan dan Kudus terjadi karena varian COVID-19 B.1617 atau dikenal varian India atau varian Delta. Hal tersebut pun sudah dilaporkan kepada Presiden Jokowi dalam rapat terbatas, Senin (14/6/2021).
"Kami juga melaporkan ke beliau, menapa ini penting karena beberapa daerah seperti Kudus kemudian, DKI Jakarta dan juga di Bangkalan memang sudah terkonfirmasi varian deltanya atau B1617.2 atau juga varian dari India mendominasi," kata Budi dalam keterangan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin.
Budi mengakui, penularan varian India memang tidak diperhatikan, tetapi berjalan cepat. Oleh karena itu, Presiden mendorong dua hal. Pertama, Jokowi ingin penerapan protokol kesehatan sesuai aturan PPKM mikro. Ia ingin ketentuan terbaru PPKM mikro diikuti seluruh daerah secara disiplin. Jokowi bahkan menginstruksikan TNI-Polri untuk turun membantu pelaksanaan di lapangan.
"Beliau menugaskan Bapak Panglima dan Kapolri untuk memastikan bahwa implementasi di lapangan sesuai dengan yang sudah dirumuskan," kata Budi.
Kedua, Jokowi juga menyarankan bahwa banyak klaster keluarga yang terjadi khususnya disebabkan oleh mudik, pariwisata seperti di Pangandaran agar diawasi secara ketat. Sebab, kawasan tersebut seringkali masyarakat melepas masker.
"Beliau meminta agar ketiga aktivitas di mana kesempatan untuk membuka maskernya tinggi, ini benar-benar diperhatikan dan sekali lagi implementasinya di lapangan nya diperketat," kata Budi.
"Untuk kegiatan-kegiatan seperti liburan panjang, kegiatan-kegiatan pariwisata yang berkerumun dan juga kegiatan-kegiatan makan bersama itu yang perlu ditekankan," lanjut Budi.
Cara kedua adalah, Jokowi mendorong akselarasi vaksinasi. Ia ingin taeger 700 ribu per hari bisa disentuh dan 1 juta vaksinasi disentuh bulan depan. Demi target tersebut, Jokowi menurunkan personel TNI-Polri untuk mendorong pelaksanaan vaksinasi.
"Beliau sudah menugaskan TNI dan Polri untuk mendampingi bersama-sama dengan vaksinasi program melalui pemerintah daerah untuk bisa melakukan vaksinasi sampai 400 ribu perhari sehingga 600 ribu perhari akan melalui jalur pemerintah daerah sedangkan 400 ratus ribu perhari akan dilakukan melalui jalur Centra TNI dan Polri," kata Budi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Restu Diantina Putri
