tirto.id - Pergi menjelajah kota, berwisata ke tempat-tempat baru, dan menjajal berbagai macam transportasi publik adalah kemewahan yang sulit dinikmati kelompok disabilitas.
Setidaknya, begitulah pandangan umum yang dirasakan disabilitas di seluruh dunia. Jangan bicara terlalu jauh soal tempat wisata yang mengakomodasi fasilitas ramah disabilitas, bahkan transportasi publik untuk menghantar berpergian saja masih sulit mereka akses.
Tapi gambaran itu nyatanya tak saya dapati ketika berkunjung ke Seoul, Korea Selatan, awal bulan lalu. Negeri ini memang memegang predikat sebagai salah satu negara dengan akses transportasi publik terbaik di dunia. Tak jarang saya melihat teman disabilitas wara-wiri di area wisata, bahkan tanpa pendamping sekalipun.
Chen, 53 tahun, punya kenangan sendiri tentang Seoul sebagai kota wisata ramah disabilitas. Perempuan kebangsaan Cina ini sudah bertandang ke Korea lebih dari sekali. Saya bertemu dengannya dalam lawatan ketiga, di pelataran Istana Deoksugung, Seoul, saat sama-sama melihat upacara pergantian penjaga istana.
Meski sistem monarki sudah berakhir di dekade 1910-an, Korea Selatan tetap merawat tradisi kerajaan, seperti melakukan pergantian penjaga istana dua kali saban hari. Setidaknya disajikan sebagai atraksi untuk wisatawan. Minggu siang kala itu (1/9/2019), adalah hari ketiga Chen berada di Korea bersama kedua anak perempuannya.
“Sini saya fotoin,” kata Chen, menawarkan bantuan pada saya yang pergi sendirian, sementara kedua anaknya sibuk mengambil gambar bersama para penjaga istana.
Selama setengah jam upacara pergantian penjaga berjalan, saya melihat dia begitu menikmati atraksi. Chen duduk di kursi roda buatan Jerman di deretan penonton paling depan. Meski sisi lain wisatawan sudah berdesakan dan tak ada lagi sela, bahkan untuk memotret, Chen masih punya ruang longgar sejarak tangan berkacak pinggang di sisi kanan dan kiri kursi rodanya.
“Saya memang tidak banyak berpergian, tapi jika dibandingkan, akses wisata di negara saya masih tertinggal jauh dari sini (Korea Selatan).”
Kalimat itu kemudian berlanjut jadi rentetan keluh kesah Chen sebagai kelompok marginal di Cina. Jika saya bayangkan dari cerita Chen, akses disabilitas di negeri itu tak ubahnya seperti Indonesia:
Punya trotoar yang dilengkapi paving taktil tapi dipakai urusan-aktivitas selain jalan kaki, punya lift khusus disabilitas tapi rusak, atau jikapun berfungsi harus mencari ‘kuncennya’ supaya pintu lift bisa dibuka, banyak jembatan penyeberangan tak bisa dipakai kelompok difabel karena hanya dilengkapi dengan jalan berundak.
Tapi hari itu, Chen bisa sedikit melupakan betapa sulitnya menjadi kelompok difabel di Cina. Tak usah tanyakan soal toilet atau lift khusus disabilitas, Korea sudah rampung persoalan remeh macam itu. Ketika berjalan di Istana Deoksugung, misalnya, Chen hanya perlu memutar tuas kursi roda untuk mengitari seluruh tempat di sana, tanpa perlu bantuan dari kedua orang puterinya.
Setiap tempat wisata di Korea memang disediakan jalan-jalan landai untuk akses kursi roda. Di area menanjak dan menurun, mereka mengalasi tanahnya dengan karpet dari bahan goni agar tidak licin. Jalan-jalan di sana juga dilengkapi paving taktil, yang tentunya tidak berujung di selokan (seperti di Indonesia) atau malah buntu di tengah jalan.
Kelompok disabilitas netra juga bisa menikmati perjalanan mereka dengan penjelasan pemandu yang disediakan gratis dari pihak tempat wisata. Sementara bagi disabilitas tuli, mereka akan terbantu dengan informasi dalam tiga bahasa (Korea, Inggris, Mandarin) yang terpampang di setiap papan informasi.
Dari laman Country Reports saya menemukan komitmen pemerintah Korea terhadap akses disabilitas sudah dijalankan sejak lama. Pada 2008, program lima tahunan pembangunan bebas hambatan bagi disabilitas sudah berjalan tiga periode. Transportasi publik, terutama kereta bawah tanah di Korea sudah terakses difabel.
Ada huruf braille yang terukir di dinding-dinding stasiun kereta bawah tanah dan audio pada zebra cross untuk informasi penyeberangan bagi disabilitas netra. Difabel juga tak perlu berebut tempat dalam transportasi publik karena ada ruang khusus yang disediakan untuk mereka.
Tak ada orang yang dengan sengaja mengisi tempat duduk atau gerbong kosong milik mereka. Bahkan, saat tak sengaja mengantri di gerbong disabilitas, ada seorang penumpang yang memperingatkan kealpaan saya dengan menunjuk simbol kursi roda di depan pintu.
“Apakah kamu difabel?” katanya sambil lalu.
Sulitnya Membangun Wisata Ramah Disabilitas
Ada banyak hal, selain sulitnya akses, yang menjadi hambatan bagi kelompok disabilitas untuk melakukan perjalanan wisata. Seringkali para pelancong difabel urung berpergian karena publik kadung menyematkan stigma negatif pada mereka. Pada Chen, ia mengaku paling sering mendapat tatapan aneh atau jijik dari wisatawan lain.
“Tapi dibanding tempat asal saya, Korea lebih asik, orang-orangnya juga menerima saya dengan baik.”
Sementara dari segi pembiayaan, investor jarang yang mau menanam modal di sektor ini. Studi John J. Burnett dan Heather Bender Baker "Assessing the Travel-Related Behaviors of the Mobility-Disabled Consumer" yang dimuat di Journal of Travel Research (2001) mengatakan, dengan membangun wisata ramah disabilitas, pemodal harus siap mengeluarkan biaya lebih untuk membangun jalan landai, fasilitas dan ruangan khusus, serta tempat parkir yang lebih luas.
Jika dihitung dengan kalkulasi untung rugi, jelas biaya-biaya tambahan ini dianggap cuma menambah beban saja. Sedangkan di sisi lain kelompok disabilitas juga kurang dianggap sebagai wisatawan potensial. Ibaratnya, sudah keluar banyak uang untuk berbagai macam fasilitas, tapi sulit balik modal.
“Banyak tempat dibuat untuk kemudahan mereka (di Korea Selatan) tapi memang tidak banyak pengunjung (difabel) yang datang,” terang Woo Hyejin, pemandu wisata di Jongmyo Shrine, sebuah tempat penghormatan dan ritual upacara abad ke-14 zaman Dinasti Joseon.
Masalah-masalah itu jika digabungkan akhirnya menghasilkan struktur yang abai terhadap hak-hak difabel. Padahal penting juga untuk mengakomodir kegiatan bersenang-senang masyarakat, termasuk disabilitas. Apalagi jika negara tersebut punya komitmen meningkatkan kualitas hidup warganya.
Menurut studi bertajuk "Disabled travel: not easy, but doable" yang dimuat di jurnal Current Issues in Tourism (2009), pergi berwisata bagi kelompok disabilitas memiliki beberapa manfaat khusus. Dengan berbaur dan berada dalam struktur sosial, mereka tidak merasa ditempatkan sebagai ‘orang sakit’ atau objek yang sedang dirawat. Kondisi itu akhirnya berujung pada kepercayaan diri dan kualitas hidup yang meningkat.
Di titik ini Indonesia bisa belajar dari Korea Selatan untuk mengambil alih tanggung jawab pembangunan bebas akses bagi disabilitas. Buat aturan pembangunan yang harus mengakomodir fasilitas ramah difabel. Jadi jangan cuma himbauan saja, karena kelompok difabel juga bagian dari warga negara yang berhak mendapat fasilitas setara.
Editor: Windu Jusuf
