tirto.id - Pada periode kedua, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk pengusaha yang juga ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Erick Thohir menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penunjukan Erick tersebut membawa beberapa perubahan terhadap kementerian tersebut.
Di awal kepemimpinannya, Erick langsung merombak dan memangkas jumlah jabatan deputi di Kementerian BUMN dari tujuh menjadi tiga orang. Erick juga mengangkat Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok—mantan Gubernur DKI yang tersangkut kasus penistaan agama—menjadi Komisaris Utama PT Pertamina. Selain itu, ia juga mempertanyakan rencana pembentukan holding BUMN karya yang tengah digodok.
Pembentukan holding atau perusahaan induk gencar dilakukan pada periode pertama Jokowi, didukung dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016. Pada masa kepemimpinan Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN tahun 2014-2019, setidaknya tiga holding telah terealisasi, yakni di sektor migas, pertambangan, dan farmasi.
Namun, Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick menyebut peluang untuk terbentuknya holding BUMN karya/infrastruktur terbilang kecil. Hal ini lantaran banyaknya pertimbangan yang menghambat terbentuknya holding tersebut.
"Holding untuk kekaryaan sepertinya, kendati lagi dikaji, kecil kemungkinannya untuk terbentuk," ujar Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga di Jakarta, Rabu (20/11/2019) seperti dilansirKantor BeritaAntara.
Selain Kementerian BUMN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga belum setuju dengan usulan holding tersebut.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan hal yang mengganjal baginya ialah mengenai kesempatan para BUMN tersebut untuk mengikuti lelang proyek nantinya karena sudah tergabung menjadi satu holding. Basuki juga mempertanyakan ide menggabungkan para perusahaan besar dalam suatu holding.
"Kalau ini kan sudah besar, misalnya PP atau Waskita. Kalau ke sana (holding) tujuannya apa? Bukan berarti saya tak setuju, lho," ujar Basuki, Kamis (21/11/2019) seperti dilansirTempo.
Performa BUMN Infrastruktur
Holding BUMN di bidang infrastruktur ini direncanakan terdiri atas enam perusahaan. PT Hutama Karya (Persero) bertindak sebagai holding, sementara PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Yodya Karya, dan PT Indra Karya menjadi anggotanya.
PT Adhi Karya tercatat sebagai perusahaan tertua diantara yang lainnya. Perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi ini sudah ada sejak 11 Maret 1960 setelah dinasionalisasi dari perusahaan milik Belanda.
PT Adhi Karya (ADHI) juga berstatus terbuka dan telah tercatat pada Bursa Efek Indonesia. Selain ADHI, PT Jasa Marga (JSMR) dan PT Waskita Karya (WSKT) juga telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. WSKT dan JSMR juga masuk dalam Indeks LQ45 periode Agustus 2019-Januari 2020.
Berdasarkan jumlah aset, Waskita Karya merupakan yang terbesar. Pada 2018, perusahaan pelat merah memiliki aset sebesar Rp124,39 triliun. Hak pengusahaan jalan tol menjadi penyumbang aset terbesar bagi Waskita Karya yaitu Rp40,23 triliun, meningkat dibandingkan 2017 sebesar Rp33,93 triliun.
Dalam laporan tahunan mereka, Waskita Karya menyebut meningkatnya aset hak pengusahaan jalan tol tersebut terutama disebabkan karena adanya penambahan kegiatan konstruksi pada ruas-ruas tol terkait seperti Pemalang-Batang, Bekasi-Cawang-Kampung Melayu, Cimanggis-Cibitung, dan lain-lain.
Jasa Marga menjadi perusahaan dengan aset terbanyak kedua, sebesar Rp82,42 triliun. Hutama Karya sebagai calon induk perusahaan memiliki aset sebesar Rp64,53 triliun pada 2018, lalu disusul Adhi Karya dengan aset Rp30,12 triliun.
Yodya Karya dan Indra Karya menjadi perusahaan dengan aset terkecil. Yodya Karya yang bergerak dalam bidang konsultan teknik dan manajemen tersebut memiliki aset sebesar Rp496 miliar pada 2018. Sedangkan Indra Karya memiliki aset terkecil di antara BUMN lain, yaitu sebesar Rp181,35 miliar
Waskita Paling Untung
Jika menilik laba keenam BUMN tersebut, Waskita Karya berada di posisi teratas. Pada 2018, Waskita mencatatkan laba sebesar Rp4,62 triliun pada 2018. Angka tersebut meningkat pesat jika dibandingkan laba 2014 sebesar Rp511 miliar.
Kenaikan laba tersebut didukung oleh proyek jalan tol yang jadi garapan Waskita Karya. Dalam laporan tahunannya, Waskita juga menyebut pengerjaan proyek jalan tol mendominasi kinerja keuangan perusahaan mereka pada 2018.
Calon induk perusahaan, Hutama Karya, mencatatkan perolehan laba tertinggi kedua pada 2018 sebesar Rp2,28 triliun. Pada 2014, Hutama Karya mencatatkan laba sebesar Rp144 miliar.
BUMN lainnya, Yodya Karya akhirnya mencatatkan laba di atas Rp100 miliar pada 2018. Angka tersebut meningkat sekitar 10 kali lipat dibandingkan laba pada 2014 sebesar Rp10,73 miliar.
Pencapaian Yodya tersebut dipuji Menteri BUMN periode 2014-2019, Rini Soemarno. Saat meresmikan gedung Yodya Karya di Cawang, Jakarta, Rini menyebut pencapaian BUMN tersebut sebagai prestasi yang baik dan membanggakan, seperti dilaporkan Sindonews.
Sementara itu, Indra Karya, meskipun minus pada 2014, mencatatkan laba sebesar Rp10,02 miliar pada 2018.
Membentuk holding agar membentuk BUMN yang besar dan kuat memang ide bagus. Namun, kekhawatiran Basuki mengenai kekuatan masing-masing BUMN yang digabung menjadi satu juga terdengar masuk akal. Hal ini mengingat tiga BUMN infrastruktur memiliki laba di atas Rp50 miliar, dan dua BUMN juga tercatat sebagai anggota Indeks LQ45.
Kajian lebih lanjut memang diperlukan terkait pembentukan holding tersebut. Hal ini agar holding BUMN infrastruktur tidak mendominasi proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Editor: Ign. L. Adhi Bhaskara
