tirto.id - Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memberikan komentarnya soal kasus jenazah yang tidak disalatkan karena mendukung pencalonan dirinya dengan Djarot Saiful Hidayat dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Sepengetahuan Ahok, berdasarkan seruan beberapa ulama, menyalatkan jenazah dan menjenguk orang sakit adalah wajib hukumnya.
"Harusnya enggak pantas itu. Yang saya dengar dari beberapa kyai, itu bukan ajaran Islam. Orang tidak melakukan itu (menyalatkan jenazah dan menjenguk orang sakit) ya bukan ajaran Islam, kata beberapa kyai kepada saya," ujar Ahok seusai menghadiri syukuran ulang tahun ke-68 Agung Laksono di Jatinegara, Jakarta Timur, hari ini (26/3/2017).
Pernyataan Ahok ini sebenarnya sudah diutarakan oleh beberapa ormas keagamaan.
“Ada enam hak Muslim terhadap Muslim lainnya, salah satunya diurus jenazahnya," kata Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti di Jakarta, Selasa. (28/2/2017) seperti dilansir dari Antara.
Ketua Pengurus Wilayah Jamiyyatul Qurra wal Huffazh (PW JQH) NU DKI Jakarta, Ahmad Zarkasy, mengimbau peserta pilkada agar jangan menyeret agama ke dalam politik praktis. Menurutnya, ancaman tidak mengurus jenazah hanya karena pilihan calon gubernur dalam Pilkada merupakan sikap yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.
Sedangkan GP Ansor, melalui ketuanya yaitu Yaqut Cholil Qoumas, bahkan bersedia membantu jika ada yang jenazahnya ditolak.
"Kalau ada warga Muslim yang meninggal dan tidak diurus jenazahnya karena perbedaan politik, saya perintahkan kepada sahabat-sahabat Ansor untuk merawat jenazah itu. Baik untuk menyalatkan, mengafani, menguburkan, bahkan menahlilkan selama 40 hari," ujar putra almarhum KH Cholil Bisri dan keponakan KH Mustofa Bisri ini.
Lawan Ahok di Pilgub DKI Jakarta, Anies Baswedan, juga berseru kepada para relawan dan pengikutnya untuk membantu prosesi salat jenazah bagi yang terkena penolakan di masjib-masjid.
"Mari kita tunaikan kewajiban kita, namanya juga fardhu kifayah, kalau sudah ada orang lain menyelesaikan maka tunai. Tapi kalau belum ada maka saya luruskan kepada para relawan untuk membantu menunaikan," kata Anies Baswedan.
Ahok pun sempat memberi pesan apabila kasus penolakan jenazah kembali terulang. "Ya saya kira kalau terjadi seperti itu lagi, cari saja yang bisa menyalatkan. Sementara ini, itu urusan walikota dulu," ucap Ahok.
Isu penolakan menyalatkan jenazah pendukung Ahok-Djarot ini juga menjadi sorotan dari Plt Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumarsono. Senada dengan yang diutarakan Ahok, apabila ada jenazah yang ditolak untuk disalatkan, Soni mengatakan pemerintah daerah akan mencarikan masjid yang mau menerima.
"Kalau memang masjid di depannya menolak karena kepentingan tertentu, kami akan kirimkan ambulans untuk kirimkan jenazah itu ke masjid yang bisa menerima," kata Soni di Balai Kota DKI Jakarta pada 13 Maret lalu.
Soni pun sempat mengomentari tentang spanduk-spanduk bermuatan pesan provokatif yang berisi pelarangan menyalatkan jenazah pendukung Ahok.
"Spanduk di tempat yang tidak pada tempatnya, berbau SARA, dan meresahkan masyarakat, melanggar ketenteraman dan ketertiban umum, langsung copot. Enggak usah nunggu ada kasus Bu Hindun atau tidak, saya kira itu menjadi tugas dan kewenangan Satpol PP," tambah Soni.
Sebelumnya, ada dua kasus penolakan jenazah yang telah terjadi di DKI Jakarta, masing-masingnya adalah jenazah almarhum Siti Rohbaniah di Pondok Pinang, Jakarta Selatan dan Hindun di Karet, Jakarta Selatan.
Bahkan baru-baru ini, terdengar juga kabar jenazah seorang pendukung paslon nomor urut dua bernama Ufie Supiati di Petojo, Jakarta Pusat yang ditolak disalatkan. Akan tetapi setelah dikonfirmasi, rupanya kabar tersebut tidak terbukti kebenarannya.
“Gak ada masalah kok, itu orang iseng aja, baru di kuburkan karena menunggu adik yang di Medan, baru datang pagi tadi. Udah clear, gak ada masalah," ujar keponakan almarhum Ufie Supiati yang bernama Atun, hari ini (26/3) kepada Tirto di rumahnya.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Zen RS
