tirto.id - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD membantah isu partai politik mematok harga Rp5 triliun agar seseorang bisa menjadi calon presiden (capres) di pemilu. Ia menilai hal tersebut adalah gosip politik.
"Enggak ada tuh, di mana. Enggak ada. Kalau yang saya tahu ada yang Rp5 T, Rp10 T, Rp1 T itu kan gosip. Namanya gosip kadangkala menjadi diskusi," kata Mahfud di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (6/6/2023).
Mahfud pun berkelakar soal ada tawaran untuk maju di Pemilu 2024. Sebelumnya, eks Menteri Pertahanan itu mengaku bahwa PKS mengharapkannya maju di Pemilu 2024 mendampingi bacapres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan.
"Kamu kali yang nawarin," ujarnya sambil tertawa.
Isu capres membayar hingga Rp5 triliun disampaikan oleh eks Wamenkumham Denny Indrayana. Dalam keterangan, Selasa (6/6/2023), Denny mengatakan ada pembahasan tentang tokoh lain sebagai capres dan Mahfud menjadi cawapres. Namun, ia menyebut Mahfud akan sulit maju karena tidak punya dana.
"Saya tidak yakin Prof. Mahfud punya dana. Saya bisa jadi salah. Salah satu syarat menjadi paslon pilpres adalah logistik, bukan miliaran, tapi triliunan rupiah. Ketika sang tokoh yang didukung Prof. Mahfud menyatakan tidak memilih seorang pimpinan sebagai cawapres, tapi masih membutuhkan parpolnya sebagai rekan koalisi, sang ketum menyebut angka Rp 5 (lima) triliun sebagai harga jual partainya," Kata Denny dalam keterangannya.
"Pilpres kita masih transaksional. Salah-salah kita terjebak bukan pada presiden pilihan rakyat, tapi presiden pilihan uang. Karena itulah, kita harus memperjuangkan sendiri daulat rakyat (demokrasi) melawan daulat duit (duitokrasi). Salah satunya dengan memastikan Mahkamah Konstitusi tidak mengebiri suara rakyat pemilih, dengan mengubah sistem proporsional terbuka, menjadi proporsional tertutup," tutur Denny.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Bayu Septianto
