tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap, pemerintah sudah memperbaiki skema distribusi minyak goreng. Dipastikan dalam dua hingga tiga pekan ke depan minyak goreng akan banjir di pasaran, dibarengi harga yang terjangkau untuk masyarakat.
Banjir kuota minyak goreng tidak lepas dari kebijakan pemerintah. Menetapkan minyak goreng curah yang tadinya berbasis subsidi menjadi berbasis pemenuhan kewajiban pasar domestik (DMO) dan kewajiban harga domestik (DPO). Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan minyak goreng domestik pada harga yang terjangkau selepas larangan ekspor ini dicabut.
"Dengan kebijakan ini, pemerintah menghimbau masyarakat untuk tidak panik atau khawatir pasokan domestic akan berkurang atau harga akan kembali meningkat. Dalam tahap peralihan ini, jumlah DMO yang ditetapkan Pemerintah sejak 1 Juni adalah sebesar 300 ribu ton minyak goreng per bulan. Jumlah ini lebih tinggi 50 persen dibandingkan kebutuhan domestik kita," jelas dia dalam konferensi pers, Minggu (5/6/2022).
Luhut menjelaskan hal ini dilakukan agar minyak goreng membanjiri pasar domestik, sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam mencari minyak goreng curah dengan harga eceran tertinggi Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kilogram. Pemerintah juga akan menyalurkan minyak goreng curah dengan harga eceran tertinggi kepada daerah-daerah yang sebelumnya tidak terjangkau oleh program tersebut dengan baik.
"Untuk mengkompensasi penambahan biaya angkut, Pemerintah akan memberikan kompensasi penambahan angka pengali ekspor. Melalui mekanisme ini, harapan Pemerintah, program minyak goreng curah untuk rakyat ini bisa terjangkau ke seluruh wilayah Indonesia," katanya.
Luhut menjelaskan usai keran ekspor kembali dibuka pemerintah membuka peluang lebih dari 1 juta ton ekspor. Menggunakan basis kontribusi realisasi domestik pada program SIMIRAH. Saat ini jumlah PE yang terbit sudah mencapai 251 persetujuan dengan crude palm oil (CPO) yang bisa diekspor mencapai 302 ribu ton.
"Pemerintah akan terus memantau kinerja ekspor ini terutama dampaknya terhadap harga TBS di tingkat petani. Langkah-langkah percepatan akan diambil, jika nantinya harga TBS di tingkat petani dirasa masih terlalu rendah. Pemerintah terus secara nonstop menggodok kebijakan terkait hal ini," beber dia.
Luhut menjelaskan, berdasarkan analisis yang dilakukan oleh tim terlihat realisasi distribusi di lapangan merupakan kunci untuk mengendalikan harga. Seperti di Banten dan Jawa Tengah, harga untuk minyak goreng curah sudah mendekati Harga Eceran Tertinggi atau HET. Hal ini terjadi karena distribusi dari produsen ke distributor besar 1 atau D1 menuju distributor 2 atau D2 hingga pengecer berjalan dengan lancar.
Berbeda di Jakarta, di mana harga masih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan HET. Hal tersebut terjadi karena rasio barang yang diterima hingga tingkat pengecer menurun drastis. Hal ini mengindikasikan adanya barang yang ditimbun atau didistribusikan diluar wilayah target titik distribusi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Ada Indikasi Praktik Monopoli
Kasus lainnya terjadi di Jawa Barat, di mana bila melihat data, terkesan tidak terdapat masalah dari sisi distribusi namun harga di lapangan masih relatif tinggi. Dia menuturkan setelah timnya turun ke lapangan mendapatkan indikasi adanya praktik monopoli.
Walaupun barang telah didistribusikan hingga ke pengecer, perusahaan-perusahaan yang ada di distributor 2 dimiliki oleh satu orang saja. Praktik monopoli ini menyebabkan pasokan dan harga rentan untuk dimanipulasi, sehingga realisasi harga di masyarakat masih tinggi.
Kasus lain ditemukan di Sumatera Utara. Luhut menuturkan, timnya menemukan minyak goreng curah yang keluar dari produsen yang seharusnya disalurkan ke distributor, dibawa kembali ke produsen. Minyak goreng curah tersebut kemungkinan dikemas ke kemasan premium dan dijual mengikuti harga premium. Hal ini tentunya merugikan konsumen yang membelinya.
"Masyarakat tidak perlu khawatir ditengah masa transisi yang sedang berlangsung ini. Berbagai masalah kecil yang akan terjadi dilapangan adalah pembelajaran dan akan segera dicarikan perbaikannya demi menjamin ketersediaan minyak dan harga yang wajar bagi masyarakat," pungkasnya.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Intan Umbari Prihatin
