tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III-2022 bisa berada di atas 5 persen meski ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Dengan demikian, target pertumbuhan ekonomi pemerintah sepajang tahun dikisaran 5 persen dapat tercapai.
“Walaupun mungkin nanti akan ada kenaikan penyesuaian harga minyak, BBM, kita kelihatan masih bisa kuartal depan ini lebih baik dari 5,44 persen ini," kata Luhut di Jakarta, Selasa (30/8/2022).
Luhut mengatakan meski berada di tengah kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, perekonomian Indonesia masih jadi salah satu yang terbaik. Penilaian itu juga datang dari banyak kalangan di luar negeri.
Pertumbuhan ekonomi yang baik, juga tidak terlepas dari kinerja gemilang ekspor yang turut mendorong surplus neraca perdagangan selama 27 bulan berturut-turut.
“Kinerja ekspor (Indonesia) merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Ini tidak pernah kita duga juga sebenarnya," imbuhnya.
Menurut Luhut, kinerja ekspor yang tumbuh hingga 32 persen yoy pada Juli 2022 itu ditopang oleh empat hal, yaitu harga komoditas yang sedang tinggi, hilirisasi yang mulai membuahkan hasil, efisiensi dengan digitalisasi, serta dana desa.
“Dana desa itu saya kira, karena duit berputar di 70 ribu desa, itu membuat kegiatan ekonomi di pedesaan juga jalan," katanya.
Luhut sebelumnya meminta kepada jajaran pemerintah daerah melakukan sosialisasi dan memberi pemahaman ke masyarakat soal urgensi kenaikan harga BBM. Sebab, kenaikan harga BBM tidak bisa lagi dihindari karena kondisi global.
“Terkait kemungkinan kenaikan harga BBM, saya minta gubernur, bupati, wali kota, Pangdam, Danrem, Dandim, Kapolda, Kapolres dan Kapolsek ikut mensosialisasikan dan memberi dukungan ini. Ini bukan seperti perang dunia ketiga, tidak. Ini memang dinamika yang seluruh dunia hadapi. Nah bagaimana kita menghadapi, kita harus kompak," arahan Luhut dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, di Jakarta, Selasa (30/8/2022).
Luhut mengatakan, pemerintah tidak punya pilihan lain karena harga minyak dunia masih sangat tinggi, yakni menembus 100 dolar AS per barel. Hal itu membuat selisih harga jual Pertalite dan Solar semakin jauh dari harga keekonomiannya dan membebani anggaran subsidi.
“Ini memang tidak ada pilihan, sekarang kita ini subsidi sudah Rp502 triliun, dan kalau subsidi ini bisa kita kurangi, kita alihkan kepada kegiatan-kegiatan lain, itu akan lebih bagus," ujarnya.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Abdul Aziz
