Menuju konten utama

Luhut Klaim Kenal Beberapa Calon Pimpinan KPK yang Ikuti Seleksi

Menurutnya, tata kelola pemberantasan korupsi perlu diperbaiki dan KPK perlu diperkuat secara kelembagaan.

Luhut Klaim Kenal Beberapa Calon Pimpinan KPK yang Ikuti Seleksi
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan menyampaikan paparan dalam konferensi pers Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2024).ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt.

tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengaku optimistis pada calon-calon pimpinan KPK yang saat ini sedang menjalani proses seleksi. Tanpa menyebut nama, Luhut mengklaim telah mengenal beberapa orang yang sedang menjalani proses seleksi pimpinan lembaga antirasuah tersebut.

"Akhir-akhir ini, saya tertarik memantau proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru. Beberapa sosok yang saya ketahui mereka cukup kredibel, turut mencalonkan diri untuk menjadi punggawa lembaga antirasuah ini," kata Luhut melalui akun Instagram @luhut.pandjaitan, Jumat (13/9/2024).

Luhut juga mengutarakan harapannya terhadap upaya pemberantasan korupsi. Menurutnya, tata kelola pemberantasan korupsi perlu diperbaiki dan KPK perlu diperkuat secara kelembagaan.

"Pemerintah sangat mendukung dan mendorong proses pemilihan pimpinan KPK yang saat ini sedang berjalan agar dilakukan dengan sebaik-baiknya. Upaya pemberantasan korupsi perlu terus ditata, diperbaiki, dan diperkuat," katanya.

Selain itu, Luhut ingin agar penyidik KPK mendatang diisi oleh orang-orang yang bebas dari keterkaitan dengan institusi mana pun. Para penyidik tersebut, menurut Luhut, harus bisa bekerja sama dengan polisi dan jaksa yang sudah ada di internal KPK.

"Untuk mendukung upaya itu, diperlukan sosok-sosok pemimpin KPK yang kredibel dan kapabel dalam penindakan dan pencegahan korupsi," katanya.

Luhut berharap KPK dapat menjaga warisan sistem yang telah dibuat Presiden Joko Widodo, di antaranya e-catalog dan GovTech serta pelayanan publik lain yang bersifat digital. Luhut mengungkap bahwa warisan birokrasi digital era Jokowi dapat menjadi kunci mencegah terjadinya penyuapan di internal pemerintahan.

"Selain tentunya tetap menindak tegas berbagai praktek suap tanpa pandang bulu," kata dia.

Luhut menambahkan pentingnya peran masyarakat sipil terhadap peran KPK di masa depan.

"Dengan langkah-langkah itu semua, saya yakin peringkat Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI) akan meningkat. Hal ini pada akhirnya akan membuat daya tarik dan iklim investasi Indonesia pun semakin baik kedepannya," kata dia.

Baca juga artikel terkait CAPIM KPK atau tulisan lainnya dari Irfan Amin

tirto.id - Hukum
Reporter: Irfan Amin
Penulis: Irfan Amin
Editor: Fadrik Aziz Firdausi