tirto.id - Manajemen LRT Jakarta resmi memberlakukan tarif Rp5.000 jauh-dekat mulai Minggu (1/12/2019) pukul 05.30 WIB. Sebelumnya, penumpang tak dipungut biaya karena LRT Jakarta tengah masa uji coba sejak Juni 2019.
Direktur Utama LRT Jakarta, Wijanarko menyebut, hari ini menggelar sosialisasi kebijakan tarif di berbagai stasiun.
"Pukul 05.30 WIB, kita sudah melakukan pembukaan secara resmi tarif komersial PT LRT dan pagi ini seluruh jajaran direksi menyebar ke seluruh stasiun memberikan sosialisasi," ujarnya, seperti dilansir Antara.
Ia menyebut, selama masa uji coba penumpang LRT meningkat setiap bulan. Selama hampir lima bulan, total penumpang menyentuh angka satu juta.
“Peningkatan ini terjadi sejak beroperasinya Stasiun Pegangsaan Dua dan pembukaan rute integrasi Non-BRT Transjakarta 10F," ujar Wijanarko.
Proses pembayaran LRT bisa tunai dan non-tunai. LRT, kata dia, telah bekerja sama dengan perbankan untuk penerbitan kartu uang elektronik lewat Bank DKI, Bank Mandiri, Bank BCA, BNI hingga BRI.
Sejumlah penumpang yang ditemui Antara, menyebut baru tahu LRT berbayar hari ini. Karman (41) warga Pulogadung, Jakarta Timur mengatakan, saat tengah naik LRT bersama keponakan ia mengira masih gratis.
Ia ke stasiun LRT bersama tiga keponakannya dengan tujuan Pegangsaan Dua dari Stasiun Velodrom. Petugas loket memberitahu kepadanya masa uji publik telah berakhir, Sabtu (30/11/2019) kemarin.
Warga lainnya, Wendy (29) warga Duren Sawit, Jakarta Timur mengalami hal sama. Pemberitahuan ini diketahui dari pengumuman yang ada di kaca loket. Di sana tercantum juga tarifnya.
Tarif Disubdisi Negara
Murahnya tarif LRT ini karena peemrintah memberikan subsidi. Menurut General Manager Operasi dan Pelayanan PT LRT Jakarta, Aditya Kesuma mengemukakan bila tanpa subsidi, tarif LRT bisa mencapai puluhan ribu rupiah setiap orang.
"Kalau tanpa subsidi, sebenarnya bisa puluhan ribu rupiah yang dihitung berdasarkan operasional murni pelayanan," katanya di Stasiun Velodrome, Jakarta Timur, Minggu pagi, seperti dilansir Antara.
Perhitungan tarif, kata dia, dihitung berdasarkan penerapan harga yang saat ini berlaku di sejumlah negara maju.
Asal subsidi ini sebagian berasal dari Pemprov DKI Jakarta sebesar 30 persen. Sisanya dari pemerintah pusat.
Ia menyebut, subsidi ini tidak berpengaruh terhadap pelayanan LRT kepada masyarakat. Dalihnya, LRT saat ini tak berorientasi keuntungan perusahaan, melainkan pelayanan publik.
Selain itu, terdapat pula perjanjian kerja sama dengan pemerintah terkait standar pelayanan minimum bagi masyarakat.
"Sebab saat kami telah menjalin kerja sama dengan pemerintah, di sana ada kesepakatan terkait standar minimum pelayanan yang wajib kita terapkan," katanya.
Penulis: Zakki Amali
Editor: Abdul Aziz
