tirto.id - Anggota Dewan Etik Persepsi Perhimpunan Survei Opini Publik, Hamdi Muluk, mengatakan bahwa beberapa hasil sigi lembaga survei dapat mengubah preferensi publik terhadap pasangan capres-cawapres yang tengah bertarung di Pilpres 2019.
Sebab, hasil survei yang dikeluarkan lembaga-lembaga tersebut punya efek yang sama dengan media jurnalistik dan bisa membentuk opini publik dalam konteks politik.
"Dari segi sosial psikologis itu ada prinsip masyarakat ingin memvalidasi pendapat dia dengan kebanyakan orang itu akan membuat mereka nyaman," ujar Hamdi dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2019).
Lantaran itulah, kata dia, yang perlu diwaspadai adalah sejumlah lembaga survei yang menaruh keberpihakannya pada salah satu pasangan calon (paslon).
Sebab, menurutnya, sudah jadi rahasia umum lagi bahwa ada lembaga survei yang punya kerja sampingan sebagai salah satu kontestan pilpres.
"Pertanyaannya dari mana publik mendapatkan informasi yang tercukupi supaya keinginan tahunan dia tentang capres parpol tidak membuat mereka salah pilih," tuturnya.
Jika sudah begini, lanjut Hamdi, mekanisme kontrol terhadap lembaga-lembaga survei perlu lebih ditingkatkan mulai dari sisi metodologi hingga etika profesi.
Peran kontrol ini dapat dilakukan oleh asosiasi profesi lembaga survei atau bisa juga oleh keterlibatan publik secara langsung. Caranya, dengan melihat rekam jejak lembaga-lembaga survei tersebut sebelum, sepanjang dan sesudah masa pemilu berlangsung.
Hal ini, menurutnya, bukan hanya penting untuk perbaikan sistem demokrasi di Indonesia melainkan juga dunia akademik.
"Bagi kami studi ini penting dan hasil survei itu adalah salah satu yang menopang dunia akademik. Makanya saya heran kalau hari ini ada orang mengatakan kita kutuk lembaga survei ramai-ramai karena ada satu dua orang melakukan abused," ucapnya.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Maya Saputri
