tirto.id - Komisioner KPU Hasyim Asyari menyebut bahwa kebijakan pemberian sanksi kepada lembaga survei oleh instansinya tidak tepat. Sebab, menurutnya masalah keberpihakan lembaga tersebut merupakan problem etika yang seharusnya menjadi tanggung jawab asosiasi profesi.
Karena itulah, kata dia, peran asosiasi atau perkumpulan lembaga survei sangat penting untuk menerapkan mekanisme kontrol terhadap lembaga-lembaga survei yang tergabung di dalamnya.
"Setiap profesi kan ada potensi tidak etis dan penyalahgunaan. Itu tinggal masing-masing lembaga yang tergabung dalam asosiasi membuat justifikasi profesionalitas. Jadi kalau KPU diminta kasih sanksi tidak tepat," ujarnya dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2019).
Menurut Hasyim, peran lembaga survei dalam kontestasi politik cukup besar untuk mengetahui seberapa besar pemilihan langsung menggambarkan realitas demokrasi di Indonesia.
Karena itulah, selain peran dari asosiasi profesi, masyarakat juga harus turut mengawasi tiap hasil sigi yang dikeluarkan lembaga-lembaga tersebut. Salah satunya, dengan melihat rekam jejak masing-masing pendiri lembaga survei: mulai dari rekam jejak pendidikannya hingga seperti apa preferensi politiknya.
"Ya termasuk juga orang-orang yang mengelola. Kan bisa di-track. Misal Deni JA sekolahnya apa, Saiful Mujani, terampil enggak mereka. Sekolahnya apa, apakah metodenya sesuai dan sebagainya," imbuhnya.
Dengan begitu, publik tidak akan dirugikan dengan lembaga survei yang memang terbukti memiliki keberpihakan terhadap salah satu calon presiden atau wakil rakyat yang tengah bertarung dalam Pemilu.
"Karena biasanya merek kan bukan hanya lembaga survei, tapi konsultan kan, itu jadi bisnis yang sangat menjanjikan. Tapi saya kira sudah mereka rutin melakukan survei tentang isu-isu publik sebelum ada Pemilu, ya ketika mereka masuk dalam pemilu, publik akan percaya," tuturnya.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Maya Saputri
