tirto.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru melantik tiga dari 14 pejabat hasil lelang jabatan yang digelar 27 Oktober 2018. Ketiga pejabat ini dilantik Senin (31/12/2018).
Ketiga pejabat baru itu adalah Atika Nur Rahmania sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik; Suzi Marsitawati sebagai Kepala Dinas Kehutanan; serta Iin Mutmainah sebagai Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda DKI Jakarta. Ketiga perempuan.
Pelantikan tersebut mengacu pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1984 Tahun 2018 yang diteken Anies pada hari yang sama dengan saat pelantikan. Pelantikan ini merupakan rangkaian dari proses lelang jabatan di lingkungan Pemprov DKI dan dilakukan setelah Anies menerima persetujuan dari Komisi Aparatus Sipil Negara (KASN).
"Nama yang sudah kembali, langsung kami lantik. Nah, yang kembali baru tiga. [Sisanya] Masih menunggu dari KASN, rekomendasi KASN," ucap Anies seusai pelantikan.
Dihubungi terpisah, Komisioner KASN Waluyo mengatakan KASN sebenarnya sudah mengeluarkan persetujuan untuk tujuh jabatan lain yang sudah dilelang. Ketujuh pejabat itu di luar tiga pejabat yang sudah dilantik.
"Total yang sudah disetujui 10 dari 14 jabatan yang dilakukan seleksi terbuka. 10 itu sudah termasuk tiga pejabat yang dilantik akhir tahun kemarin," ungkap Waluyo saat dihubungi reporter Tirto, Rabu (2/1/2019).
Waluyo menerangkan persetujuan terhadap 10 nama tersebut tak keluar bersamaan. Persetujuan untuk tiga nama pejabat keluar pada 31 Desember dan persetujuan untuk tujuh nama pejabat keluar Rabu kemarin. Namun, ia enggan menyebut tujuh nama pejabat tersebut.
Sementara terkait empat pejabat yang belum disetujui KASN, Waluyo mengaku KASN belum menerima nama empat pejabat tersebut dari Pemprov DKI.
"Itu masih di pansel [panitia seleksi]. Bisa saja masih diseleksi," kata Waluyo.
Belum adanya pelantikan terhadap 11 pejabat hasil lelang ini membuat 11 jabatan di Pemprov DKI, kosong. Jabatan tersebut antara lain Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Dinas Perindustrian dan Energi, dan Kepala Dinas Bina Marga.
Kemudian Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah, Wakil Wali Kota Jakarta Timur, dan Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
Ditemui Kamis siang, Anies tak banyak memberi komentar saat ditanyai soal tujuh pejabat lain yang belum dilantik dan empat nama pejabat yang belum disetor ke KASN.
"Belum ada update-nya, ya. Saya sampaikan yang sudah perlu disampaikan. Kalau belum, belum," ucap Anies.
Belum dilantiknya tujuh pejabat lain membuat proses lelang--mulai dari seleksi hingga pelantikan--molor dari target, padahal Anies sebelumnya sempat menargetkan proses lelang ini rampung pada pertengahan Desember 2018.
Berlarutnya proses lelang ini dikomentari anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. Menurut Gembong, jabatan yang dilelang harus segera terisi demi optimalisasi kinerja SKPD Pemprov DKI Jakarta.
"Saran saya, plt dapat diangkat menjadi prioritas sebagai pejabat definitif," ujar Gembong kepada reporter Tirto.
Gembong tak menampik adanya subjektivitas dalam proses lelang jabatan. Akan tetapi ia tak mempermasalahkan hal itu sepanjang pejabat yang dipilih bisa bekerja dengan baik.
“Jadi dekat bukan sekadar dekat, tapi harus tujuannya untuk percepatan kinerja,” imbuh Gembong.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Abul Muamar
