Menuju konten utama

Legislator DPRD Usul Pemprov Jakarta Bangun Ruang Khusus Demo

Tri berdalih ruang terbuka tersebut bisa mengurangi gangguan gesekan sosial serta stabilitas layanan publik di Jakarta.

Legislator DPRD Usul Pemprov Jakarta Bangun Ruang Khusus Demo
Massa berunjuk rasa di depan Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (29/8/2025). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/hma/rwa.
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKB, Tri Waluyo, mengusulkan pembangunan ruang khusus bagi masyarakat untuk melakukan demonstrasi. Tri berdalih ruang terbuka tersebut bisa mengurangi gangguan gesekan sosial serta stabilitas layanan publik di Jakarta.

“Menyikapi kondisi darurat pasca gelombang aksi massa beberapa hari lalu, F-PKB memandang perlu adanya designated protest spaces atau ruang ekspresi aman sebagai ruang demonstrasi,” kata Tri dalam Rapat Paripurna DPRD Jakarta yang digelar pada Senin (8/9/2025).

Menurutnya, Jakarta harus mengadopsi kebijakan berbasis merit dalam menghadapi demonstrasi massa, seperti membangun tempat demonstrasi khusus, menerapkan sistem komando terpadu, serta integrasi kanal dialog digital.

Tri Waluyo

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKB, Tri Waluyo, dalam Rapat Paripurna DPRD Jakarta yang digelar pada Senin (8/9/2025). Foto/DPRD Provinsi DKI Jakarta

Tri juga menjelaskan pentingnya penggunaan Protokol Tanggap Darurat seperti Incident Command System (ICS), yang telah lama digunakan dalam penanganan bencana, guna mengelola demonstrasi massa.

“Dengan struktur komando terpadu yang melibatkan kepolisian, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, pemadam kebakaran, dan operator transportasi, pemerintah dapat menjaga arus lalu lintas, melindungi fasilitas vital, dan mempercepat pemulihan layanan publik pasca kejadian,” jelasnya.

Apabila serangkaian langkah itu telah diterapkan, maka menurutnya aksi demonstrasi di Jakarta tidak akan lagi menjadi ancaman.

“Dengan kebijakan tersebut, demonstrasi tidak lagi menjadi ancaman, tetapi bagian dari dinamika sosial perkotaan yang wajar, selaras dengan citra Jakarta sebagai kota global yang modern, demokratis, dan terbuka,” ucapnya.

Sebagai informasi, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, sebelumnya mengungkapkan bahwa nilai kerugian akibat kerusakan fasilitas umum (fasum) oleh orang tak dikenal usai unjuk rasa pada akhir Agustus 2025 lalu mencapai sekitar Rp80 miliar.

Kerugian itu disebabkan oleh sejumlah infrastruktur dan dua Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jakarta yang mengalami kerusakan serius. Seperti contoh, sebanyak 22 halte Transjakarta mengalami kerusakan pada aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan tersebut.

Baca juga artikel terkait DPRD DKI JAKARTA atau tulisan lainnya dari Naufal Majid

tirto.id - Flash News
Reporter: Naufal Majid
Penulis: Naufal Majid
Editor: Bayu Septianto