Landasan Hukum Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia

Apa saja landasan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

Terbit 14 Oct 2021 13:35 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Hakim Konstitusi Anwar Usman (tengah), Aswanto (kiri) dan Saldi Isra (kanan) memimpin sidang Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (5/8/2021). ANTARA FOTO/Reno Esnir.

tirto.id - Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana secara jelas dinyatakan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut: UUD 1945) pasal 1 ayat (3).

Melalui pasal tersebut, menurut buku paket Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (2017), terkandung arti bahwa setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum dijadikan panglima, dan segala sesuatu harus atas dasar hukum.

Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan, harus berdasarkan hukum sesuai dengan sistem hukum nasional.

Sistem hukum nasional sendiri merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya, yang saling menunjang satu dengan yang lainnya, demi mengatasi segala permasalahan dihadapi.

Maka, dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tersebut, dibuatlah peraturan perundang-undangan yang merupakan amanat konstitusi dengan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Landasan Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Sebagaimana telah dinyatakan, bahwa UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi, yang berarti setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengacu kepada konstitusi tersebut.

Adapun, pasal-pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan sebagai landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dirangkum dari Modul Pembelajaran Jarak Jauh mata pelajaran PPKn kelas VIII, adalah sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 21

(1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang.

(2) Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 22

(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.

(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Pasal 22A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa: “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan udang-undang”.

Kemudian untuk melaksanakan perintah konstitusi tersebut, ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang “Pembentukan Peraturan Perundangundangan” yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang “Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”.

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut menjadi landasan atau acuan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah.