Kun Wardhana Ingin TIM Dikelola Dinas Kebudayaan Jakarta

tirto.id - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta dari jalur independen, Kun Wardhana Abyoto, mengatakan ingin memberikan hak pengelolaan Taman Ismail Marzuki (TIM) kepada Dinas Kebudayaan DKI Jakarta jika menang Pilkada Jakarta 2024.

Saat ini, berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 63 Tahun 2019, dari 7,2 hektare luas TIM, 5 hektare di antaranya dikelola oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Sisanya dikelola oleh Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (PKJ TIM).

Kun menilai bahwa Dinas Kebudayaan merupakan pihak yang paling tepat untuk mengelola pusat kesenian dan kebudayaan di Jakarta, termasuk TIM. Pasalnya,ialah yang lebih mengerti akan nilai-nilai budaya dibandingkan Jakpro.

“Kami melihat, misal, di TIM ini dikelola oleh Jakpro. Otomatis Jakpro ini lebih melihat dari sisi bisnisnya, tidak melihat dari sisi budayanya. Begitu melihat hal-hal yang ada, kemudian melihat aspirasi di bawah, kami menginginkan ini [pengelolaan TIM] dikembalikan lagi ke Dinas Kebudayaan karena mereka yang mengerti nilai-nilai seni budaya itu,” ujar Kun Wardhana dikutip dari kanal Youtube Dewan Kesenian Jakarta dalam acara Dialog Publik Seni bersama Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jakarta di Teater Kecil, TIM, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

Menurut Kun, seni dan budaya merupakan nilai luhur yang perkembangannya harus didukung secara optimal untuk mempertahankan eksistensinya. Kun juga mengatakan bahwa kebijakan kebudayaan harus diperkuat.

“Otomatis budaya-budaya asing dengan film-filmnya, dengan musiknya, ini akan menggerus kita. Apalagi, sekarang akses sudah sangat mudah dengan internet, apa saja bisa diakses,” kata Kun.

Dalam kesempatan yang sama, Kun juga menyoroti persoalan kesejahteraan para pekerja seni. Dia menjelaskan bahwa perlu ada kolaborasi agar setiap bidang seni dapat mendapatkan penghargaan yang merata.

“Ada seni yang memang bisa mendapatkan hasil atau bahkan keuntungan ya, misalnya seni musik, seni film, atau seni rupa. Tapi, ada seni, misalnya seni teater, kemudian seni sastra dan lain-lain, yang untuk mendapatkan hasil tidak seperti seni yang lain tadi. Seni yang lain bisa membantu, bisa memberikan dukungannya sehingga semua bisa maju bersama,” jelas dia.

Menurut dia, kesejahteraan dalam hal upah bagi pekerja seni juga tidak kalah penting untuk mempertahankan produktivitas dan kreativitas dalam bekerja.

“Misalnya dia bekerja dalam sehari lebih dari 8 jam atau lebih dari 12 jam. Ini sudah tidak ada work life balance, keseimbangan antar bekerja dan kehidupan sosialnya,” kata dia.

“Untuk itu kita menginginkan adanya bekerja secara layak bagi semua. Ada pekerja seni, misalnya di seni film, kameramennya dan segala macam. Sering kali mereka bekerja lembur, tapi tidak dikompensasi. Nah, kalau UU-nya bekerja layak 8 jam, upah yang layak yaitu UMP,” tambah Kun.

Kemudian untuk pekerja lansia, Kun menambahkan, akan memberikan tunjangan atas kiprahnya di dunia seni.

“Kita ingin jadikan Jakarta ini sebagai simpul budaya, simpul kreativitas gitu. Maka dari itu penting sekali manusianya. Jadi, infrastrukturnya ada, manusianya sejahtera,” kata Kun.