tirto.id - Rieke Diah Pitaloka telah mendeklarasikan diri sebagai Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI). Ia menyatakan akan melakukan aksi bersama kurang lebih 50 ribu pekerja saat Hari Buruh Nasional pada Selasa, 1 Mei mendatang.
KRPI merupakan gabungan dari Federasi Pekerja Pos dan Logistik Indonesia (FPPLI), Komite Nasional Aparatur Sipil Negara (KNASN), Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI), Federasi Serikat Buruh Independen (FSBI).
"Yang lain, yang mau datang silakan bergabung. Masih ada waktu mempersiapkan diri. Juga bergabung memberikan dukungan dan berjuang bersama kami adalah kawan-kawan dari FHK2I [Forum Honorer Kategori Dua Seluruh Indonesia]," ujar Rieke di Jakarta pada Minggu (29/4/2018).
Ia menyebutkan rute aksi Hari Buruh Nasional atau dikenal juga dengan istilah May Day akan dilangsungkan dari monumen patung Arjuna Wijaya di persimpangan Jalan MH Thamrin dan Medan Merdeka, kemudian menuju Istana Negara.
Di depan Istana Negara tersebut, dikatakan Rieke, KRPI akan menyampaikan beberapa aspirasi yang dirangkum dalam "Panca Maklumat Rakyat Pekerja."
"Kami yang tergabung dalam KRPI akan memberikan mandat kepada Presiden Joko Widodo untuk lima hal yang kami sebut Panca Maklumat Rakyat Pekerja," ungkapnya.
Pertama, mewujudkan Indonesia sebagai negara berbasis pada riset nasional, yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia.
"Kami mendesak Bapak Presiden untuk segera membentuk Badan Riset Nasional, agar Indonesia memiliki blue print pembangunan industri yang menyeluruh, yang menempatkan rakyat Indonesia sebagai subjek di hulu, tengah, dan hilir pembangunan industri nasional," terangnya.
Kedua, sebagaimana yang menjadi janji Presiden Joko Widodo pada masa Pilpres 2014, yaitu mewujudkan sungguh-sungguh Triyalak Rakyat Pekerja. Janji itu berupa meliputi kerja layak, upah layak, dan hidup layak bagi seluruh rakyat pekerja Indonesia.
Ketiga, mewujudkan terpenuhinya Lima Jaminan Sosial, yaitu Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kematian bagi seluruh rakyat pekerja Indonesia.
"Ini perintah konsitusi dan dua undang-undang, yaitu SJSN [Sistem Jaminan Sosial Nasional] dan BPJS [Badan Penyelenggara Jaminan Sosial]," jelasnya.
Keempat, memberikan keadilan bagi seluruh pekerja pelayanan publik di pemerintahan, yang berstatus sukarelawan, tenaga harian lepas, honorer, kontrak, pegawai tidak tetap, dan pegawai tetap non-PNS, yang bekerja di seluruh bidang, untuk menjadi pegawai tetap negara.
"Pekerja pelayan publik yang bekerja di pemerintah pusat dan daerah yang telah mengabdi bertahun-tahun dengan status yang tidak jelas, penghasilan juga tidak jelas tanpa proteksi. Sehingga, kami meminta agar ada keadilan untuk mereka diangkat menjadi pegawai tetap negara dan ada payung hukum. Tidak asal angkat," paparnya.
Padahal, surat presiden (surpres) tentang revisi UU Aparatur Sipil Negara telah dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo. Namun menurutnya, hingga kini tidak ada tindak lanjut dari menteri terkait menyikapi surpres tersebut.
Inti surpres ini adalah memerintahkan tiga menteri untuk membahas revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Tiga menteri ini adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Menteri Keuangan (Menkeu), dan Menteri Hukum dan HAM.
"Surpres sudah dikeluarkan oleh Pak Jokowi, dan tinggal menterinya, Bapak MenpanRB untuk legowo melakukan pembahasan dengan DPR RI dan kami mendesak agar revisi ASN ini disahkan pada 2018," ucapnya.
Selanjutnya aspirasi kelima yang akan disampaikan saat May Day adalah mandat kepada Presiden Joko Widodo untuk menyelamatkan aset negara. Langkah ini dilakukan dengan mengembalikan tata kelola BUMN sesuai dengan perintah konstitusi UUD 1945 sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa dan negara.
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Yuliana Ratnasari
