tirto.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menepis temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI terkait masalah dalam pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilu 2024.
Komisioner KPU RI, Yulianto Sudrajat, mengatakan pihaknya perlu mengklarifikasi kepada Bawaslu RI perihal lokasi mana saja distribusi logistik pemilu yang bermasalah.
Sebab, klaim dia, KPU juga memiliki data. Dia mempersoalkan temuan Bawaslu perihal kesalahan tujuan distribusi logistik.
"Ditemukan berapa banyak, di tempat mana? Itu yang akan kita klarifikasi, kita ada datanya juga, kok," kata Yulianto kepada wartawan di Jakarta, Selasa (9/1/2024).
Yulianto juga mempertanyakan data milik Bawaslu perihal surat suara rusak.
"Temuan banyak itu berapa dari total sekian miliar surat suara? Kan, hanya ratusan, sebagian hanya 1000 atau berapa kemarin," ucap Yulianto.
Menurut Yulianto, KPU telah melakukan penyortiran surat suara sebelum melakukan distribusi.
"Justru dengan sortir kita buktikan bahwa kita bekerja, ada surat suara yang tidak layak, itu kita sortir dan kita gantikan ke percetakan," kata Yulianto.
Dia menjamin KPU bisa mengganti surat suara rusak sebagaimana temuan Bawaslu meskipun waktu pemungutan suara tersisa 35 hari.
"Ini sangat cukup, tiap hari kita sortir, data surat suara yang tidak bisa dipakai selalu masuk, selalu kita himpun dan kita masukan ke percetakan untuk gantikan gantinya," tutur Yulianto.
Yulianto menambahkan proses penyortiran di kabupaten/kota pun sudah 100 persen alias tinggal didistribusikan ke panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS).
"Sudah 100 persen di kabupaten/kota, kok. Berikutnya nanti distribusinya ke PPK dan PPS kemudian sampai h-1 di TPS," kata dia.
Yulianto berkelit akan mempelajari temuan Bawaslu itu.
"Ada beberapa, mungkin akan kita sampaikan datanya banyak sekali itu yang sedang kita data dan pelajari," tutur Yulianto.
Menurut temuan Bawaslu, pada pendistribusian logistik Pemilu Tahap I (13 September-11 November 2023), menemukan kotak suara rusak di 177 kabupaten/kota. Kemudian, ditemukan bilik suara rusak di 61 kabupaten/kota.
Lalu, tinta rusak ditemukan di 124 Kabupaten/Kota, serta segel yang rusak di 30 kabupaten/kota. Selanjutnya, ada kesalahan tempat tujuan distribusi logistik tahap I yang terjadi di 10 kabupaten/kota.
Adapun untuk distribusi logistik tahap II (15 November 2023-14 Januari 2024), Bawaslu mencatat persebaran surat suara rusak di 127 kabupaten/kota.
Masalah selanjutnya, masih ada 61 kabupaten/kota yang surat suaranya belum sesuai dengan jumlah seharusnya. Ada juga masalah pengawasan pada distribusi logistik tahap II, seperti Bawaslu Provinsi Jambi yang dihalang-halangi dalam pengawasan langsung.
Surat suara rusak juga ditemukan di Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah.
"Pembongkaran logistik [dilakukan] di gudang yang tidak resmi di Kabupaten Gunungsitoli, Provinsi Sumatra Utara," ucap Anggota Bawaslu, Herwyn JH Malonda saat jumpa pers di Kantor Bawaslu, Senin kemarin.
Bawaslu juga menemukan penempatan surat suara bukan di gudang logistik, tetapi di aula KPU Ogan Komering Ilir. Temuan lain, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat mencatat surat suara yang dikategorikan cacat/rusak dengan total rusak sejumlah 1.090 surat suara.
Selain itu, juga terdapat kekurangan sejumlah 4.265 surat suara. "Untuk pengawasan logistik di luar negeri, 49 Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN) dari 61 perwakilan mencatat beberapa hal. Pertama, surat suara yang tidak tepat jumlah, yaitu tersebar di 29 Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)," kata dia.
Adapula kelebihan surat suara yang tersebar di 32 PPLN. Dia mengatakan, kelebihan surat suara untuk tempat pemungutan suara luar negeri (TPS LN) tersebar di 14 PPLN.
"Kelebihan surat suara untuk kotak suara keliling (KSK) tersebar di 3 PPLN. Kelebihan surat suara untuk metode pos tersebar di 3 PPLN dan kekurangan surat suara yang tersebar di 20 PPLN, serta surat suara rusak yang tersebar di 39 PPLN," tutur Herwyn.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Bayu Septianto
