tirto.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menunda proses hukum para Calon Kepala Daerah (Cakada) yang mengikuti kontestasi Pilkada 2024.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengatakan proses hukum para Cakada akan dilanjutkan kembali setelah hajat Pilkada Serentak 2024 selesai.
Menurutnya, penundaan tersebut dilakukan agar tidak ada kelompok politik tertentu yang menjatuhkan lawan politiknya selama Pilkada 2024 dengan menunggangi proses hukum yang sedang ditangani KPK.
Ia menambahkan, sebenarnya proses penyelidikan dan penyidikan pada kasus yang melibatkan Cakada akan tetap berjalan. Akan tetapi, KPK akan mengambil posisi berbeda dalam penanganan perkara tersebut.
"Maka KPK sebenarnya bukan menunda karena proses penyelidikan atau penyidikan itu tetap berjalan, tetapi mungkin kita akan mengambil porsi yang lain dalam penanganan perkara tersebut," tuturnya.
Namun, Tessa mengatakan, hal tersebut tidak berlaku pada Cakada yang telah berstatus sebagai tersangka sebelum proses pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Bagi Cakada/Cawakada yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sebelum proses pendaftaran yang bersangkutan di KPU terjadi, maka penyidikannya tetap berjalan sesuai timeline yang telah direncanakan," ujarnya.
Sebelumnya, terdapat salah seorang calon kepala daerah di Situbondo, Karna Suswandi, yang telah mendaftarkan diri ke KPU. Bupati petahana itu merupakan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Situbondo 2021-2024.
Atas penetapan tersebut, Tessa menegaskan, KPK akan tetap melanjutkan proses penyidikan pada kasus ini.
"Yang jelas, dari kami akan tetap terus berjalan proses penyidikannya," kata Tessa kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Jumat (30/9/2024).
Diketahui, saat ini merupakan masa perpanjangan pendaftaran Cakada bagi wilayah yang hanya memiliki 1 calon, sejak ditutupnya pendaftaran pertama pada 29 Agustus 2024.
Perpanjangan tersebut dilakukan pada tanggal 2-4 September 2024. Partai Politik yang telah bergabung untuk mendukung calon tunggal pada daerah tertentu, bisa menarik kembali dukungannya untuk mendukung calon lain, agar tidak terjadi kotak kosong pada daerah tersebut.
Penulis: Auliya Umayna Andani
Editor: Irfan Teguh Pribadi
