tirto.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil ulang Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo pada Senin, 19 Juni 2023 mendatang. Syahrul sebelumnya dipanggil lembaga antirasuah pada hari ini, Jumat 16 Juni 2023, namun berhalangan hadir.
"Tim penyelidik segera kirimkan kembali undangan permintaan keterangan dimaksud untuk dapat hadir pada Senin (19/6/2023)," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulisnya, Jumat.
Syahrul sebelumnya meminta pemeriksaan dirinya dilakukan pada 27 Juni mendatang, namun KPK tak bisa memenuhi permohonan tersebut. KPK berharap Syahrul dapat hadir sesuai tanggal yang telah ditentukan, yakni Senin 19 Juni mendatang.
"Kami berharap dan meyakini yang bersangkutan akan hadir pada undangan berikutnya," jelas Ali.
Ali menyebut keterangan dari Syahrul dibutuhkan oleh penyelidik guna menentukan proses lanjutan dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian.
"Permintaan keterangan tersebut dibutuhkan, sehingga segera dapat kami lakukan analisis untuk menentukan sikap berikutnya pada tahap proses penyelidikan ini," ujar Ali.
Sebagai informasi, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo telah mengirim Surat pada KPK Kamis (15/6/2023) kemarin. Surat tersebut berisi jaminan yang bersangkutan koperatif dan berkomitmen datang ke KPK.
Namun demikian, ia meminta KPK untuk menjadwalkan ulang pemanggilan dirinya. Pasalnya, ia tengah menghadiri pertemuan menteri G20 di India.
"Kami menghadiri pertemuan para Menteri Pertanian G20 di India. Indonesia yang telah dipercaya sebagai Presidensi G20 tahun 2022 tentu saja sepatutnya hadir dalam penutupan perhelatan internasional tersebut," tutur Syahrul dalam keterangan tertulisnya, Jumat.
Politikus Partai Nasdem itu meminta KPK untuk menjadwalkan ulang pemanggilan pada 27 Juni mendatang. Ia memastikan akan memenuhi panggilan KPK tersebut.
"Jadi, Kami belum bisa memenuhi undangan KPK hari ini sama sekali bukan karena urusan pribadi, tetapi dalam rangka menjalankan tugas negara. Namun demikian, kami pastikan tetap menghormati KPK dan mengajukan permintaan agar dapat diperiksa pada hari Selasa, 27 Juni 2023," pungkas Syahrul.
Penulis: Fatimatuz Zahra
Editor: Fahreza Rizky
