tirto.id - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengusulkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) serta Kementerian Agama (Kemenag) melakukan penerapan penilaian yang berbeda pada sekolah-sekolah di kawasan terdampak bencana, karena Maret 2019 nanti, akan diadakan Ujian Nasional (UN).
"UN di sekolah-sekolah darurat semestinya disesuaikan dengan batas pembelajaran yang mampu diselesaikan para siswa di sekolah-sekolah darurat tersebut," ujar Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti melalui keterangan tertulisnya, Rabu (9/1/2019).
KPAI, kata Retno, juga mendorong untuk soal-soal yang hendak diberikan kepada sekolah di kawasan terdampak bencana agar berbeda dengan sekolah yang tidak terdampak bencana.
"Sementara di sekolah-sekolah darurat banyak yang tidak mampu menyelesaikan kurikulum nasional karena situasi dan kondisi sekolah darurat yang memang serba darurat juga proses pembelajarannya serta sarana dan prasarana pembelajarannya yang serba kekurangan," terangnya.
Selain itu, Retno pun menyarankan pemerintah agar memperhatikan para murid yang pindah sekolah karena terdampak bencana untuk tidak terjadi perbedaan mata ajaran di sekolah mereka yang baru.
"Jangan sampai, anak-anak di wilayah bencana, diuji dengan materi yang tak pernah diajarkan atau tak pernah diterimanya," tandasnya.
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
