tirto.id - Sepuluh hari setelah enam jenderal Angkatan Darat terbunuh pada dini hari 1 Oktober 1965, Mayor Jenderal Soeharto--jenderal terkuat pemegang pasukan di Indonesia--mulai memimpin sebuah badan bernama Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Kala itu, Soeharto adalah Panglima Kostrad yang berisikan pasukan cadangan siap tempur.
Setelah 1 Oktober, banyak posisi jenderal di Staf Umum Angkatan Darat (SUAD) kosong. Angkatan Darat bahkan tak punya kepala staf atau panglima karena terbunuhnya Menteri/Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal Ahmad Yani dalam peristiwa yang disebut G30S itu. Itulah mengapa Soeharto naik memimpin Angkatan Darat, menjadi Panglima Kostrad.
Ketika diserahi tugas sebagai pemimpin sementara dari Angkatan Darat setelah Ahmad Yani terbunuh, Soeharto bersedia dengan syarat dia diserahi tugas "pemulihan keamanan dan ketertiban".
“Kopkamtib berasal dari kompromi yang dicapai antara Sukarno dengan Soeharto, pagi hari sesudah percobaan kudeta bulan Oktober 1965,” tulis Harold Crouch dalam Militer dan Politik di Indonesia (1986:250). Dengan mendirikan Kopkamtib, otomatis Soeharto menduduki jabatan ganda.
Dengan cepat, fungsi keamanan dari Kopkamtib meluas, melebihi maksud semula. Kopkamtib menangkapi para pengikut Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dianggap biang kerok atas kudeta gagal 1 Oktober 1965 yang dikenal Orde Baru sebagai G30S/PKI.
Kopkamtib punya pemeriksa dari kalangan militer. Para pemeriksa itulah yang memberi bahan kepada Pangkopkamtib untuk dijadikan laporan yang disampaikan oleh Soeharto di Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Laporan itu berisi ihwal peristiwa G30S pimpinan Letnan Kolonel Untung, demikian dicatat Ulf Sundhaussen dalam Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwi Fungsi ABRI (1986:438).
“Kopkamtib lalu menjadi alat utama pemerintah untuk melakukan kontrol politik dan untuk menangani berbagai macam pemberontakan sipil seperti mahasiswa maupun kaum muslim,” tulis Harold Crouch. Selain banyak hal lain, Kopkamtib juga menentukan nasib surat kabar. Jika ingin terbit, sebuah surat kabar harus ada izin dari Kopkamtib.
Di bawah seorang Pangkopkamtib, terdapat Kepala Staf Kopkamtib—disingkat Kaskopkamtib. Di tingkat daerah, ada Pelaksana Khusus Daerah (Laksusda) dan di atasnya terdapat jabatan Pelaksana Khusus Wilayah (Laksuswil).
Orang-orang di jajaran tinggi Kopkamtib biasanya merangkap jabatan lain. Ada Panglima Komando Wilayah Pertahanan (Pangkowilhan) yang merangkap Laksuswil. Benny Moerdani misalnya. Sebelum menjadi Panglima ABRI, Benny pernah menjadi Asisten Intel dari Menteri Pertahanan Keamanan dan merangkap sebagai Asisten Intel Kopkamtib.
Pangkopkamtib lain yang terkenal adalah Jenderal Soemitro. Dia mengisi jabatan itu dari 1971 hingga 1974, menggantikan posisi Jenderal Maraden Panggabean. Pada awal 1974, jenderal ini mengundurkan diri setelah meletus peristiwa Malari.
“Sebagai Pangkopkamtib, dialah yang ditugasi Soeharto 'mengusir' Kemal Idris, Dharsono dan Sarwo Edhi dari sekitar pusat kekuasaan,” tulis Salim Said dalam Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto (2016:162).
Soemitro, menurut David Jenkins dalam Soeharto & Barisan Jenderal Orba: Rezim Militer Indonesia 1975- 1983 (2010:162), pernah mendesak Soeharto membubarkan Kopkamtib ketika dia menjadi panglimanya. Soemitro punya harapan agar ABRI tidak banyak terjun ke ranah sipil.
Namun, usulan itu tak direken oleh Soeharto. Kopkamtib di kemudian hari memang dibubarkan, tepatnya pada 1988, tetapi Soeharto membikin semacam pengganti bernama Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstanas).
Setelah Soemitro mundur, Kopkamtib dipegang sendiri oleh Presiden Soeharto dari 1974 hingga 1978. Laksamana Soedomo menjabat sebagai kepala staf. Pada 1978, Soedomo pun dijadikan Pangkopkamtib.
Pendiri Brimob Moehammad Jasin tidak lupa sepak terjang Soedomo selaku Pangkopkamtib. Dalam buku Memoar Jasin sang Polisi Pejuang: Meluruskan Sejarah Kelahiran Polisi Indonesia (2010:297), Jasin menyebut Laksamana Soedomo ikut mematikan organisasi perekonomian bernama Persatuan Bumiputra (Perbumi) yang dipimpin Jasin.
Oleh Soeharto, Perbumi juga dilarang. Jasin menuduh Soedomo melakukan itu “agar tidak kehilangan kariernya atau mungkin juga karena pengaruh para konglomerat yang menganggap Perbumi membahayakan kedudukan mereka.” Waktu Pemilu 1971, Kopkamtib menahan banyak orang.
Pangkopkamtib setelah Soedomo adalah panglima yang legendaris. “Moerdani dilantik menjadi Panglima ABRI dan Pangkopkamtib pada 29 Maret 1983. Tanggal tersebut tidak berjarak jauh dari dimulainya operasi pembunuhan bandit yang sebelumnya sudah dilancarkan di Yogyakarta,” tulis Salim Said (2016:75). Operasi Petrus (Pembunuhan Misterius), yang semula dipimpin Komandan Distrik Militer Yogyakarta Letnan Kolonel Muhammad Hasbi, diam-diam diambil alih oleh Pangkopkamtib Moerdani.
Pada tahun digantikannya Benny Moerdani oleh sahabatnya, Try Sutrisno, Kopkamtib bubar. Namun, seperti didokumentasikan buku Jejak Langkah Pak Harto 21 Maret 1988–11 Maret 1993 (2003:69-70), berdasarkan Keputusan Presiden No. 29 Tahun 1988, Presiden Soeharto mendirikan Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstanas).
Selain itu, dengan Keputusan Presiden No. 253/M/1988, Soeharto pun mengangkat Panglima ABRI Jenderal Try Sutrisno menjadi ketua badan tersebut. Bakorstanas merupakan lembaga yang cukup gemuk. Ia beranggotakan Sekretaris Menko, Wakil dari Mabes ABRI, Angkatan, Polri, Kejaksaaan Agung, dan Bakin. Di tingkat daerah, ada Bakorstanasda yang diketuai oleh Panglima Kodam.
Kepala atau penasihatnya yang merupakan Panglima ABRI bertanggung jawab kepada Presiden Soeharto. Ketika berdiri, kepala staf dijabat Laksamana Sudibyo Rahardjo. Bakorstanas, yang berdiri pada 5 September 1988 itu, hanya bertahan 12 tahun. Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) membubarkannya pada 2000.
“Bakorstanas hanya merupakan perangkat yang menimbulkan keruwetan baik di pusat maupun di daerah,” kata Gus Dur dalam harian Kompas (11/04/2000) dalam artikel berjudul: Bakorstanas Bubar, Sejumlah Kolonel Nganggur, dan dikutip Muhaimin Iskandar dalam buku Gus Dur yang Saya Kenal (2004:43).
Jadi, sudah belasan tahun Indonesia tidak punya badan yang dipimpin seorang jenderal, yang ikut mengontrol keamanan dan ketertiban seperti Kopkamtib dan Bakorstanas.
Terkait penanggulangan terorisme yang marak belakangan ini, ada kekhawatiran satuan gabungan militer bernama Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab)—yang berisikan pasukan elit TNI—akan menjadi seperti Kopkamtib maupun Bakorstanas. Koopssusgab sendiri sudah pernah ada ketika Moeldoko menjadi Panglima TNI, didirikan pada 9 Juni 2015.
Editor: Maulida Sri Handayani
