Kontroversi Ucapan "Terima Kasih Pak Jokowi" di Pesawat Garuda

tirto.id - Ucapan "Terima Kasih Pak Jokowi" yang tertulis di badan pesawat Garuda Indonesia menuai kritik. Di media sosial Twitter, misalnya, foto pesawat tersebut dianggap merendahkan calon jemaah haji yang akan menumpang pesawat tersebut.

Salah satunya disampaikan akun @ardi_riau yang hingga Senin (8/7/2019) pukul 18:15 di-retweet hingga 1.093 kali dan disukai 2.195 pengguna Twitter. Dia juga mengunggah tiga foto yang memperlihatkan badan pesawat dibubuhi ucapan "Terima Kasih Pak Jokowi".

Komentar atas postingan tersebut sebagian besar bernada sinis. Bahkan, ada yang menyinggung soal kerugian maskapai pelat merah tersebut di bawah pemerintahan Jokowi.

"Maskapai nyaris bangkrut. Laporan Keuangannya direkayasa. Dana haji penumpangnya dipakai tanpa izin. Tapi justru @Garuda_Indonesia mengucapkan terima kasih. Waras?," twit akun @romelah_mel.

Terkait hal itu, VP Corporate Secretary Garuda Indonesia, M. Ikhsan Rosan mengatakan ucapan tersebut merupakan hal yang wajar sebagai bentuk terima kasih atas penambahan kuota haji. Terutama karena saat itu rencananya Presiden Joko Widodo akan melepas para jemaah haji asal Surakarta.

"Namun karena sesuatu hal dan schedule yang berubah, Presiden RI tidak jadi melepas jemaah haji kloter satu Solo," ucap Ikhsan Rosan melalui keterangan tertulis kepada Tirto, Senin (8/7/2019).

Di samping itu, kata Ikhsan, ucapan terima kasih di badan pesawat itu hanya dibuat untuk kepentingan hari pelepasan saja dan tidak untuk pesawat pengangkut jemaah haji lain. Ia memastikan setelah itu badan pesawat dibersihkan kembali.

Selain dihadiri oleh Jokowi, rencana pelepasan penerbangan pertama tersebut juga diikuti dengan acara pelepasan secara budaya "pecah kendi".

"Tulisan ucapan terima kasih di badan pesawat tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan apresiasi dari petugas dan para calon jemaah haji kepada Presiden yang akan meresmikan pelepasan jemaah haji Solo ke tanah suci," ujar dia.

Dinilai Berlebihan

Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta, Ubaidillah Achmad menilai ucapan "Terima Kasih Pak Jokowi" di badan pesawat Garuda berlebihan. Ia beralasan di era presiden-presiden sebelumnya, hampir tak ada ucapan terima kasih dari Garuda Indonesia.

Apalagi, tambah dia, jika hal itu berkaitan dengan penambahan kuota jemaah haji.

"Karena penambahan itu, kan, sudah dilakukan juga di era-era sebelumnya. Cuma memang berbeda jumlah kuotanya. Biasa saja karena, kan, jumlah jemaah meningkat terus," kata Ubaid, Senin (8/7/2019).

Sejak 2014 sendiri, berdasarkan data yang dihimpun Tirto, ada beberapa kali penambahan kuota haji yang direalisasikan oleh pemerintah. Tahun 2014, kuota jamaah haji di Indonesia mencapai sebesar 154.049 jemaah. Jumlah tersebut masih sama pada 2015 dan 2016, namun ada penambahan kuota khusus sebesar 12.831 jemaah haji.

Sementara pada 2017, jumlah kuota jemaah haji meningkat lebih banyak menjadi 202.518 jamaah, ditambah kuota haji khusus sebesar 15.663 jamaah.

Sementara di tahun lalu, ada kuota sebanyak 202.487 untuk jemaah haji ditambah kuota haji khusus sebanyak 15.663 jamaah. Jumlah kuota bagi jemaah haji tersebut juga masih sama dengan yang diberlakukan pada tahun ini.

Ubaid menambahkan, BUMN merupakan milik rakyat dan bukan milik Presiden. Ucapan di badan pesawat yang kadung menyebar tersebut justru mengesankan ada yang salah di lingkaran BUMN atau tim komunikasi politik Jokowi.

"Presiden sekaliber Bung Karno aja enggak pernah begitu. Karena jadi terlihat seperti membutuhkan semacam legitimasi. Jadi kayak krisis kepercayaan," pungkasnya.

DPR akan Panggil Garuda

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Abdul Wachid mengkhawatirkan sentimen negatif yang muncul dari ucapan "Terima Kasih, Pak Jokowi" di badan pesawat Garuda Indonesia. Ia khawatir hal itu dapat berpengaruh pada keberlangsungan bisnis perseroan tersebut. Apalagi, di tengah polarisasi masyarakat yang belum mereda usai pilpres.

“Sebagian masyarakat masih belum bisa menerima hasil pilpres karena terkait dengan kecurangan-kecurangan. Kalau Garuda sebagai sebuah perusahaan memunculkan keberpihakan seperti itu, apa nanti tidak khawatir ada penumpang yang katakanlah tidak percaya kepada pemerintah naik maskapai lain,” kata dia kepada reporter Tirto, Senin (8/7/2019).

Sebagai anggota DPR yang turut mengawasi Garuda, Abdul Wachid mengaku telah membahas masalah ini bersama komisi VI. Bahkan, kata dia, beberapa anggota komisi VI lain juga telah bersepakat untuk memanggil Garuda terkait hal tersebut.

Tujuannya, ungkap dia, sekaligus untuk mengkonfirmasi masalah Laporan Keuangan yang tengah menjerat maskapai penerbangan pelat merah itu.

“Kami khawatir ke sana [soal bisnis]. Kami akan panggil untuk minta penjelasan. Apalagi Garuda sekarang ini sedang ramai masalah kemarin laporan keuangan, kan. Saya tidak sependapat dengan tulisan seperti itu dan alangkah baiknya itu tidak dilakukan oleh orang-orang BUMN," imbuh politikus Gerindra tersebut.

Sebaliknya, ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nawir Messi menilai, kekhawatiran terhadap dampak bisnis dari tulisan di tubuh pesawat Garuda itu terlalu berlebihan.

Sebab, kata dia, maskapai domestik di Indonesia hanya ada dua yakni dari Grup Garuda Indonesia dan Lion Air. Hal ini, menurut dia, sangat berbeda konteksnya dengan gerakan uninstall Bukalapak atau boikot Sari Roti yang pernah merebak sebelum dan ketika pilpres.

"Enggak akan berpengaruh, lah. Menurut saya terlalu berlebihan. Katakanlah dia mau boikot Garuda, ya bagaimana? Mau pakai Lion? Kalau mau cari pelayanan yang lebih baik di dalam negeri bagaimana? Jadi jangan berlebihan kekhawatiran itu," tuturnya.