Menuju konten utama

Komnas HAM Minta Evaluasi Pendekatan Keamanan di Papua

Permintaan itu menyusul kembali jatuhnya korban sipil dalam konflik bersenjata di Kabupaten Intan Jaya.

Komnas HAM Minta Evaluasi Pendekatan Keamanan di Papua
Laporan Tahunan Komnas HAM, Rabu, 6, Juli 2026. tirto.id/Putri Azzahra
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai pendekatan keamanan yang selama ini diterapkan dalam penanganan konflik di Papua perlu dievaluasi secara menyeluruh. Penilaian itu disampaikan menyusul kembali jatuhnya korban sipil dalam konflik bersenjata di Kabupaten Intan Jaya yang menjadi salah satu sorotan dalam penyampaian Laporan Tahunan Komnas HAM 2025.

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, mengatakan setiap peristiwa yang mengakibatkan meninggalnya warga sipil harus diusut melalui mekanisme yang akuntabel. Menurutnya, proses penegakan hukum menjadi syarat penting untuk memenuhi hak korban atas keadilan sekaligus pemulihan bagi keluarga yang terdampak.

“Tanpa proses penegakan hukum, hak korban atas keadilan tidak bisa terpenuhi,” kata Anis Hidayah, di Gedung Komnas HAM, Senin (6/7/2026).

Komnas HAM juga meminta pemerintah memberikan akses seluas-luasnya bagi lembaganya untuk melakukan penyelidikan atas peristiwa di Papua. Selain itu, pemerintah didorong mengedepankan dialog kemanusiaan dan mengambil langkah serius untuk menghentikan konflik bersenjata yang selama ini menempatkan warga sipil sebagai kelompok paling rentan.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyatakan tidak menutup mata terhadap korban sipil akibat konflik di Papua dan membuka ruang bagi Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan. Yusril juga menyebut proses investigasi akan dilakukan secara adil guna mengungkap penyebab jatuhnya korban.

“Pemerintah tidak menutup mata atas terjadinya korban akibat konflik yang terjadi di Papua,” ujar Yusril Ihza Mahendra.

Sementara itu, Anggota Komisi XIII DPR RI, H. Yanuar Arif Wibowo, S.H. menilai perlindungan terhadap warga sipil harus menjadi perhatian utama dalam penanganan konflik. DPR, mendorong Komnas HAM mengusut peristiwa tersebut secara menyeluruh sekaligus mendukung pendekatan yang lebih dialogis dalam penyelesaian persoalan Papua.

“Kita dorong untuk pendekatan yang lebih dialogis untuk menyelesaikan masalah di Papua ini, karena kekerasan bagaimanapun pada akhirnya rakyat sipil juga akan menjadi korban di lapangan,” kata Yanuar.

Baca juga artikel terkait KONFLIK PAPUA atau tulisan lainnya dari Putri Az Zahra

tirto.id - Flash News
Reporter: Putri Az Zahra
Penulis: Putri Az Zahra
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama