tirto.id - Anggota Komisi IX Bidang Kesehatan Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher, memprotes Presiden Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhur Binsar Pandjaitan untuk menangani Covid-19.
Netty mengatakan, kendati penunjukan itu menjadi hak prerogatif presiden, tetapi dapat mengundang pertanyaan publik.
"Kenapa yang ditunjuk adalah Menko Kemaritiman dan Investasi yang tidak bersentuhan langsung dengan bidang kesehatan? Bukankah beberapa waktu lalu Presiden menyampaikan akan memprioritaskan kesehatan dibanding pemulihan ekonomi?" kata Netty dalam keterangan tertulisnya yang diterima wartawan Tirto, Kamis (17/9/2020) pagi.
Kata Netty, Pemerintah memang harus cepat tanggap merespons perkembangan pandemi di sembilan provinsi tersebut. Namun, kata dia, setiap kebijakan yang diambil harus sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, antara lain, mempertimbangkan tupoksi setiap elemen terkait.
Ia menilai seharusnya penanganan Covid-19 diserahkan kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.
"Seharusnya Kementerian Kesehatan menjadi leading sector dalam penanganan pandemi ini. Bagaimana kita akan membangun sistem manajemen nasional yang baik jika kementerian terkait tidak diberi kewenangan luas untuk melakukan tupoksinya?" katanya.
Kata Netty, persoalan di ranah kesehatan masih banyak yang belum tertangani dengan baik. Beberapa di antaranya seperti kasus yang terus melonjak, minim dukungan perlindungan nakes, kekurangan APD, kapasitas rumah sakit, hingga ketersediaan alat dan bahan tes.
"Ini seharusnya menjadi domain Kementerian Kesehatan untuk menyelesaikannya dengan baik. Terlalu banyak kepala mengurusi manajemen pandemi, alih-alih beres malah menimbulkan krisis," katanya.
Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah segera menunjukkan aksi dan bukti bahwa pandemi memang ditangani dengan baik, keselamatan rakyat menjadi prioritas dan penunjukan personal penanggung jawab didasari pertimbangan terbaik, bukan asal tunjuk.
Presiden Jokowi menunjuk Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sekaligus Kepala BNPB Doni Monardo untuk turun menangani kenaikan kasus delapan provinsi dengan angka kasus COVID-19 terbesar di Indonesia, Senin (14/9/2020).
"Presiden meminta dalam dua minggu ini dikoordinasikan dan dikonsentrasi lebih khusus di delapan wilayah yang terdampak lebih besar kenaikannya dan menugaskan wakil ketua komite, Pak Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Satgas COVID-19 untuk memonitor dan sekaligus melakukan evaluasi," kata Airlangga, Senin (14/9/2020).
Kedelapan provinsi tersebut yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua. Ia juga menyebut, pemulihan ekonomi antara pusat dan daerah terintegrasi serta ada penurunan angka COVID-19.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Maya Saputri
