tirto.id -
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh menyatakan wacana penyesuaian tarif air PAM perlu dibarengi dengan kajian yang mengukur kemampuan kalangan warga MBR.
"Harus melihat sikon masyarakat. Harus dikaji lagi," ujar dia usai meninjau lokasi proyek pembangunan SPAM Buaran III, Jakarta Timur, pada Rabu (15/11/2024).
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo juga mengungkapkan pernyataan senada. Menurut dia, Perumda PAM Jaya perlu mendata kembali pelanggan air PAM yang termasuk dalam kelompok MBR. Dengan begitu, penyesuaian tarif air PAM bisa memenuhi asas keadilan.
"Perlu dilakukan penelaah dan penajaman data di lapangan biar menjadi objektif," terang Rio.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta lainnya, Nur Afni Sajim mengusulkan agar Perumda PAM Jaya menyiapkan strategi penetapan tarif air PAM bagi pelanggan kalangan MBR.
Dia berharap tarif air PAM untuk warga MBR jauh lebih rendah dibandingkan harga yang mesti dibayar oleh masyarakat menengah ke atas.
"Pada prinsipnya untuk beberapa perumahan menengah ke atas saya setuju,” imbuh Nur Afni. “Untuk menengah ke bawah perlu ada kualifikasi dan harus ada strategi lain yang perlu dipikirkan PAM,” tambah dia.
Di sisi lain, menurut Nur Afni, masih ditemukan warga yang harus membayar abonemen sebesar Rp30 ribu per satu bulan, padahal air tidak mengalir.
"Abonemen wajib bayar, tapi alatnya tidak dipakai. Itu menjadi beban hidup masyarakat," ujar dia.
Sementara itu, Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin menyampaikan akan menampung seluruh usulan dari Komisi B DPRD DKI Jakarta sebagai bahan kajian penyesuaian tarif air PAM.
“Saya juga akan mempertimbangkan beberapa saran, termasuk juga mereka masyarakat berpenghasilan rendah itu tetap dipertahankan. Bahkan kita turunkan tarifnya,” kata dia.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
