tirto.id - Di masa revolusi, Komandemen Sumatra dipimpin Jenderal Mayor Soehardjo Hardjowardojo. Komandemen ini dibagi ke dalam tiga sub komandemen. Wilayah selatan Sumatra sub komandemennya berpusat di Lahat di bawah komando Dr. Adnan Kapau Gani.
Di wilayah komando militer ini terdapat Divisi Garuda I pimpinan Kolonel Barlian, dan Divisi Garuda II yang dipimpin Letnan Kolonel Bambang Utojo. Ketika tentara Belanda dari Divisi 7 Desember akan datang ke Sumatra Selatan, seperti disebut dalam buku Republik Indonesia: Propinsi Sumatera Selatan (1953:278), maka dibentuklah Divisi 17 Agustus pada 12 Oktober 1946. Selain tentara resmi, divisi ini juga diisi para laskar.
Menurut Alamsjah Ratu Prawiranegara dalam H. Alamsjah Ratu Prawiranegara: Perjalanan Hidup Seorang Anak Yatim Piatu (1995:42), Kolonel Muhammad Nuh dipercaya menjadi kepala staf TKR seluruh wilayah Sumatra. Hingga tahun 1949, wilayah Sumatra bagian selatan memiliki empat brigade yang kemudian digabungkan menjadi satu bernama Brigade Sumatra Selatan.
Setelah 1950, wilayah Sumatra bagian selatan yang meliputi Jambi, Palembang, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Lampung, berada dalam wilayah komando Tentara dan Teritorium II (TT II) yang berintikan Brigade Sumatra Selatan, yang kemudian dikenal sebagai komando Sriwijaya. Markas besarnya berada di Palembang.
Alamsjah menambahkan, mulanya TT II kekurangan pasukan sebelum pasukan dari Jawa didatangkan. Ketika KNIL bubar, TT II menerima sekitar satu kompi bekas KNIL pimpinan Letnan Beck. Dalam komando TT II terdapat Resimen Infanteri ke-5 yang berada di sekitar Palembang dan Resimen Infanteri ke-6 di Lampung.
Sepanjang sejarah TT II, perwira yang pernah menjadi panglimanya adalah : Kolonel Maludin Simbolon (27 Desember 1949); Kolonel Bambang Utojo (17 Februari atau 30 Maret 1950); Letnan Kolonel R.A. Kosasih (5 September 1952) Kolonel Bambang Utojo (25 November 1952) Letnan Kolonel Ibnu Sutowo (11 Juni atau 5 September 1955) dan Letnan Kolonel Barlian (2 Juli 1956).
Ibnu Sutowo adalah seorang dokter yang ketika menjadi tentara ikut mengurusi masalah minyak. Hal ini karena di wilayah komando teritorialnya terdapat kandungan minyak yang sangat besar. Pertamina memulai operasinya dari wilayah ini, dan Ibnu Sutowo menjabat sebagai direktur.
Dewan Garuda
Sebelum pergolakan PRRI, Letnan Kolonel Barlian dan sejumlah perwira lainnya dari TT II membentuk Dewan Garuda. Nama "Garuda" diambil dari nama satuan di wilayah ini pada zaman revolusi. Kelak nama "Garuda" juga dipakai oleh korem yang dipimpin Hendropriyono ketika pecah Peristiwa Talangsari, yaitu Garuda Hitam (Gatam).
Dewan Garuda menuntut otonomi daerah. Panglima TT II, seperti dicatat Abdul Haris Nasution dalam memoarnya Memenuhi Panggilan Tugas: Jilid 4 Masa Pancaroba (1984:65), kemudian menyatakan bahwa daerah Sumatra Selatan dalam keadaan bahaya dan Gubernur Winarno diminta secara resmi menyerahkan kekuasaannya.
Djuhartono, perwira yang menjadi pejabat di Resimen Infanteri ke-5 Palembang dan dicap Sukarnois menentang keputusan atasannya yang dianggap tidak loyal kepada pemerintah pusat. Djuhartono sempat melarikan diri ke pelabuhan udara Talang Betutu, di pinggiran kota Palembang. KSAD Kolonel Abdul Haris Nasution pun turun tangan.
“Untuk menghindari pertempuran saya diminta segera ke Palembang […] kami mendarat dalam curah hujan yang keras, yang datang menjemput adalah komandan AURI Talang Betutu bersama pejabat komandan Resimen 5 (Djuhartono),” tulis Nasution (1984:83).
Djuhartono kemudian ditarik ke Jakarta. Letnan Kolonel Barlian, juga para perwira menengah yang terlibat PRRI kemudian aman tanpa kehadiran Djuhartono di Sumatra Selatan.
Ketika Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) dideklarasikan di Sulawesi pada Maret 1957, Barlian menyatakan bahwa daerah yang pimpinnya sebagai wilayah netral. Ia juga pada akhirnya tidak ikut PRRI meski tetap tidak puas dengan Jakarta. Sementara Mayor Nawawi kepala stafnya, yang pernah menjadi komandan garnisun Palembang, ikut PRRI di Sumatra Barat.
Menurut Nasution, para perwira TT II Sriwijaya tidak kompak dalam menyikapi PRRI. Padahal jika Barlian dan para perwira lainnya kompak mendukung PRRI, maka akan sangat menguntungkan PRRI karena wilayahnya memiliki minyak yang sangat penting dlaam perang modern.
Meski krisis PRRI tidak begitu parah di wilayah TT II, tetapi Kolonel dr Ibnu Sutowo kemudian dikirim ke Sumatra Selatan untuk memperbaiki keadaan. Operasi Sadar digelar. Letnan Kolonel Barlian dinonaktifkan dan digantikan Letnan Kolonel Harun Sohar pada 26 Juni 1958 selaku Panglima TT II, serta Alamsjah sebagai Kepala Staf. Barlian kemudian dijadikan atase militer. Mayor Makmun Murod dijadikan pula sebagai komandan garnisun kota Palembang. Setelah 1958, Palembang tergolong aman bagi pemerintah pusat.
TT II kemudian dijadikan Kodam IV/Sriwijaya. Ketika sejumlah kodam lain dibekukan Benny Moerdani, Kodam IV/Sriwijaya tetap eksis dan hanya berubah nomor menjadi Kodam II/Sriwijaya. Beberapa jenderal yang cukup populer yang pernah menjadi panglima di Kodam ini antara lain Try Sutrisno, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Makmud Murod. Try Sutrisno bahkan memulai karier dan menemukan jodohnya ketika bertugas di Kodam ini pada tahun 1960-an.
Kodam ini memiliki wilayah yang cukup luas dan terbuka. Di selatan, Lampung merupakan daerah transmigrasi yang penuh dengan pendatang dari Jawa. Hal ini menjadikan Lampung sebagai pelarian bagi golongan politik yang berseberangan dengan pemerintah. Salah satu golongan ini adalah yang ditumpas oleh Korem Garuda Hitam pimpinan Kolonel Hendropiyono dalam peristiwa Talangsari tahun 1989.
Editor: Irfan Teguh
