tirto.id - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) resmi berganti nama menjadi GNPF Ulama pada Oktober 2017. Setelah menanggalkan nama MUI, gerakan ini membuat "cakupan yang lebih luas". Ketua GNPF Ulama, Yusuf Muhammad Martak menegaskan tujuan gerakan ini jauh lebih luas dibanding awal nama ketika gerakan ini dikenal sebagai GNPF MUI.
Yusuf Martak juga menegaskan GNPF Ulama tetap tidak akan berafiliasi ke partai politik. Namun, mereka akan tetap "mengawal sentimen agama" dalam Pemilihan Presiden 2019. Gerakan yang kini berganti nama menjadi GNPF Ulama ini bakal kembali mengawal fatwa ulama terkait pemilihan presiden. Itu dibuktikan dengan pernyataan mereka untuk memberikan dukungan kepada empat partai yakni Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan Sejahtera.
“Kita hanya memberi dukungan kepada partai yang tidak mendukung penistaan agama, diantaranya PKS, PAN, Gerindra dan PBB,” ujar Yusuf Muhammad Martak saat berbincang dengan Tirto, Rabu 25 April pekan lalu.
Dukungan itu kata Yusuf, dalam bentuk pengusungan calon dalam Pilkada Serentak 2018 maupun Pilpres yang akan berlangsung 2019.
Bagaimana posisi GNPF Ulama dalam kontestasi politik saat ini? Berikut petikan wawancara Yusuf Muhammad Martak kepada Arbi Sumandoyo dari Tirto dalam dua kesempatan terkait GNPF Ulama.
Apa target dan fokus GNPF Ulama?
Sekarang ini, GNPF-Ulama (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama) menyatukan elamen-elemen, Ormas-ormas (Organisasi Masyarakat) yang tergabung dalam 212. Jadi GNPF bersama dengan persaudaraan Alumni 212 secara bersama-sama membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menimpa para ulama dan tokoh-tokoh nasional yang mengalami kasus kriminalisasi dan ketidakadilan. Itu agenda GNPF saat ini. Untuk agenda GNPF di bulan Juli, kita akan melakukan istima ulama dan tokoh nasional, secara nasional.
GNPF kini berganti nama tanpa MUI, apakah gerakannya sama?
Kalau pertama didirikannya GNPF memang secara spesifik kita mengawal fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam bentuk pandangan keagamaan, tentang kasus Al Maidah 51 yang dilakukan oleh Ahok (Basuki Tjahaja Purnama). Setelah selesai, Ahok sudah diproses secara hukum, walaupun penahannya masih di Markas Brimob, kita anggap pekerjaan besar ini hampir selesai dan kita akan lebih luas.
Jadi bukan masih sempit, kalau awalnya hanya mengawal fatwa MUI, dengan gerakan GNPF-Ulama jadi cakupannya lebih luas. Jadi ulama siapa saja, kalau mengeluarkan fatwa selama itu benar, kita dukung.
Apakah ada partai-partai yang mencoba melobi meminta dukungan kepada GNPF Ulama?
Itu wajar. Komunikasi iya tapi kalau sampai meminta dukungan itu belum. Komunikasi intens.
Bisa disebutkan partai-partai mana saja yang melakukan komunikasi dengan GNPF Ulama?
Partai-partai yang tidak mendukung penista agama. Dengan PKS, dengan Gerindra, dengan PAN. Karena saya kenal dekat semua. Ketua umum-ketua umumnya, teman baik semua.
Mengingat tahun ini mulai tahun politik, Pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019, apakah ada komunikasi dengan partai politik?
Belum..belum. Kalau mereka meminta dukungan, mereka tentunya sadar diri bahwa mereka juga belum menunjuk siapa calonnya. Tapi secara intens, kalau kita membuat acara, mereka hadir dan mereka membuat acara kita juga diundang. Kadang-kadang kita diskusi-diskusi ringan lah. Partai-partai tadi juga termasuk Partai Bulan Bintang (PBB), salah satu yang musti kita dukung jika suatu saat siap dengan calonnya.
Artinya ada dukungan kepada partai yang Anda sebutkan tadi?
Kalau partai yang mendukung partai penista agama itu tidak. Kita tidak akan memberi dukungan kepada mereka. Kita hanya memberi dukungan kepada partai yang tidak mendukung penistaan agama, di antaranya PKS, PAN, Gerindra dan PBB. Nah adapun, mereka di dalam Pilkada kebetulan bersama saling mendukung dengan partai yang besar-besar, kita mau tidak mau men-support partai-partai yang sepaham dengan kita. Insya Allah di dalam Pemilihan Presiden mereka sudah memiliki kesepakatan dan bahkan satu barisan dengan kita.
Anda mengatakan cakupan GNPF Ulama lebih luas dari GNPF MUI, bisa dijelaskan maksudnya?
Konkretnya begini, GNPF MUI dibentuk bersamaan dengan dikeluarkan surat pandangan keagamaan oleh Majelis Ulama Indonesia. Setelah berakhirnya masalah yang sudah melalui proses hukum, yakni masalah Ahok, maka kalau kita terus membawa nama pengawal fatwa MUI, pertama satu, surat pandangan keagamaan yang diminta oleh Kepolisian sudah selesai. Nah berikutnya kita kan akan mengawal fatwa yang dikeluarkan oleh MUI.
Karena kami bukan suatu organisasi yang dibentuk atau underbow yang dibuat MUI, karena MUI kan mewakili umat Islam pada umumnya, maka kami beralih menjadi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama. Nah jadi istilahnya cakupannya lebih luas, jadi fatwa yang dikeluarkan oleh MUI atau fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga Islam lain atau ulama, itu lah yang akan kita kawal.
Anda juga menyebut ada kesepakatan dengan partai dan menyebut mereka satu barisan dengan GNPF Ulama, bisa dijabarkan bagaimana detailnya?
Kesepakatan itu diambil karena perbedaan Pilkada dan Pilpres. Kalau yang namanya Pilkada, nampaknya partai-partai yang tidak mendukung penista agama akan sulit nampaknya begerak untuk tidak bergabung dengan partai lain. Karena dinamika Pilkada itu sulit untuk tidak melakukan gabungan partai seperti dalam kasus Pilkada DKI atau Pilpres. Maka kami bisa memahami, bahwa wilayah Pilkada itu sulit untuk dibentuk seperti positioning begitu. Tapi dalam Pilpres nantinya, mau tidak mau akan terjadi polarisasi dan akan mengerucut dan menurut saya paling tidak ada dua.
Menghendaki pemerintahan sekarang, atau ada calon lain. Kok rasanya, menurut hemat kami, seperti misalnya PKS sudah ada pembicaraan panjang dengan Gerindra, nah PAN pun posisinya tidak mendukung calon yang ada sekarang. Maka kami menyimpulkan dan sempat mendiskusikan dengan pihak-pihak partai pendukung, kita kalau Pilpres bisa head to head lawan mereka (koalisi partai pendukung pemerintah) begitu jawaban mereka.
Yang berbicara seperti itu Ketua Umum Partai kepada GNPF Ulama?
Iya. Itu sudah jelas dan di media pun sudah disampaikan kepada semua.
Banyak yang menilai GNPF Ulama ikut berpolitik, bagaimana tanggapan Anda?
Jadi begini, GNPF tidak terlibat secara langsung dalam kancah perpolitikan. Namun, sebagai organisasi yang mewakili umat, kami harus mampu dan bisa menyampaikan pengertian, pemahaman mengenai arah dari partai-partai dalam Pilkada. Jadi contohnya begini, di mana posisi PKS, di mana posisi PAN, di mana posisi PBB dan di mana posisi Gerindra tentang Pilkada Jabar atau Pilkada Jatim, Pilkada Jateng atau Sumatera utara, itu yang kami kasih pemahaman kepada mereka.
Kami juga menyerahkan kepada mereka masing-masing, karena kan terjadi, jadi contoh begini, tokoh nasional yang tergabung di GNPF Ulama itu ada yang mendukung calon dari PKS dan Gerindra, tapi ada juga calon yang mendukung dari PAN, tapi PAN rupanya tidak bergabung dengan partai yang saya sebut tadi. Nah di situ lah kami memberi pemahaman positioning, ini di sini, ini di sini. Nah, kalau sudah Pilpres ini pasti akan mengerucut.
Jadi tolong dicatat, kami ini tidak memposisikan mau berseberangan atau menjadi oposisi dengan pemerintah. Kami dengan segala cara, segala argumentasi, dengan imbauan dan lobi-lobi ingin memberikan masukan kepada pemerintah agar keadilan dan menghilangkan kriminalisasi ulama. Nah kenyataannya kan saat ini, kami seperti bertepuk sebelah tangan. Nah itu otomatis, tidak bisa dihindari.
Apakah ada upaya dilakukan pemerintah melobi GNPF Ulama?
Oh itu jelas kalau dari pemerintah sendiri jelas melakukan lobi-lobi yang sangat intens. Mendekati secara parsial, merangkul MUI, merangkul ormas-ormas lain dan itu sudah dilakukan, tapi untuk memberikan sikap dan menerima keluhan, hampir tidak ada. Seperti kejadian pertemuan kemarin (Presiden dengan Ulama Alumni 212), pertemuan yang tadinya bagus dan baik, kemudian menjadi sia-sia karena tak ada gunanya. Lepas dari siapa yang minta ketemu, siapa pertanyaanya kita bertemu organisasi, kelompok atau pemerintah. Kalau bertemu presiden harusnya disikapi secara arif.
Ulama-ulama tergabung GNPF juga membentuk gerakan lain misalnya GISS apakah ini merupakan bagaian?
Otomatis. Kalau GISS itu kan bentukan Ustaz Al Khathath bersama teman-teman ingin menjalankan sesuai sunah rasul, bagaimana membuat jumlah baris salat subuh itu mendekati jumlah salat jumat. Kalau yang lain, apakah bagian dari GNPF tentu, misalnya Persaudaraan Alumni 212 karena memang awalnya bagian dari GNPF.
Apakah ada pesan dari Habib Rizieq terkait bagaimana gerakan GNPF Ulama kedepan?
Alhamdulilah, komunikasi saya dengan Habib Rizieq paling lambat-lambatnya itu dua hari sekali. Hampir intens setiap hari, waktu terakhir kunjungan saya ke Istana waktu itu, itu pun hasil diskusi saya dengan Habib Rizieq dan ia menyetujui.
Artinya apa yang dilakukan GNPF Ulama sudah mendapat persetujuan dari Habib Rizieq?
Oh iya, yang sifatnya strategis dan komunikasi dengan pemerintahan, tentu. Ini kan kerja bersama.
Termasuk situasi politik tanah air selalu dikomunikasikan?
Yah, sebagai ketua dewan pembina dan beliau sudah diangkat sebagai imam besar oleh sebagian umat Islam. Nah kita saja dengan Ormas-ormas, tokoh nasional dan para ulama kita saja melakukan komunikasi, apalagi dengan Habib Rizieq.
Penulis: Arbi Sumandoyo & Nurul Qomariyah Pramisti
