tirto.id - Direktur Eksekutif Public Virtue, Usman Hamid, mengatakan bahwa perayaan Idulfitri tahun ini berbarengan dengan permasalahan yang sedang melanda di Indonesia, salah satunya mengenai pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tak hanya itu, kata dia, ada masalah lain seperti pandemi, krisis kesehatan, resesi, hingga krisis perekonomian.
"Banyak orang dirumahkan, banyak usaha tutup, pola ibadah beralih pada cara virtual, kesenjangan ekonomi dan sosial, naiknya kekerasan pada perempuan dan kelompok rentan, termasuk anak-anak, ancaman pada tenaga kesehatan, hingga krisis di KPK di Indonesia dan krisis HAM di Palestina," kata Usman sebagai khatib dalam khotbah Idulfitri virtual, Kamis (13/5/2021).
"Semuanya sangat mengoyak jiwa-jiwa yang hendak kembali pada kesucian diri," tambahnya.
Dalam khotbahnya, Usman mengajak untuk merefleksikan salah satu masalah yang sedang terjadi di Indonesia, yaitu pelemahan komisi antirasuah. Apalagi beberapa waktu lalu 75 pegawai KPK tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) dan dipecat.
Ia mengatakan rasa kebangsaan yang dilakukan umat manusia bisa mencontoh Nabi Ibrahim.
"Wawasan kebangsaan beliau berdoa untuk negerinya agar aman dan sentausa; berdoa untuk penduduknya yang beriman tanpa membedakan agama, suku, warna kulit, dan identitas jender; dan berdoa pula untuk kesuburan alam yang memberikan buah-buahan sebagai rezeki untuk penduduknya," kata dia.
"Sebuah wawasan yang membawa pesan keadilan sosial, keadilan gender sekaligus pesan keadilan lingkungan," tambahanya.
Usman mengaku heran dan mempertanyakan, mengapa banyak pejabat di Indonesia yang bermain jargon Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Pancasila, dan UUD 1945, tetapi bungkam melihat korupsi, pelanggaran HAM, perusakan lingkungan bahkan pelecehan terhadap perempuan.
Ia menegaskan bahwa wawasan kebangsaan harus berpijak pada nilai-nilai yang esensial seperti keadilan, mengendalikan nafsu amarah, nafsu lawwamah, dan menjaga nafsu muthmainnah.
"Hendaklah kita tidak mencurigai seseorang, apalagi dengan isu-isu terkait keyakinan mereka yang mengamalkan agamanya--Islam, Kristen, atau agama lain--untuk memberantas rasuah. Penyingkiran mereka adalah kekeliruan," kata dia.
"Jika manifestasi keagamaan seseorang terlalu ke kanan, janganlah lantas difitnah, disingkirkan atau dibunuh secara ekstrayudisial. Paham kebangsaan seperti ini tak lebih dari paham pluralisme represif. Wawasan kebangsaan tidak akan terwujud dengan cara-cara represif disintegratif. Ia haruslah dengan nilai-nilai integratif persuasif seperti kebenaran, kebijaksanaan dan keadilan," tambahnya.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Maya Saputri
