Menuju konten utama

Ketua Umum AJI Sebut Keterlibatan Pemilik Media di Pemilu Berbahaya

Keterlibatan pemilik media pada Pemilu dapat mengncam independensi dalam ruang berita.

Ketua Umum AJI Sebut Keterlibatan Pemilik Media di Pemilu Berbahaya
Presiden Joko Widodo berjabat tangan usai mengumumpan Erick Thohir sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional Pilpres 2019 didampingi bakal calon Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Posko Pemenangan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (7/9/2018). tirto.id/Andrey Gromico

tirto.id - Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Abdul Manan menganggap keterlibatan sejumlah pemilik media di dunia politik jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 dapat membahayakan.

Ia menilai independensi media terancam karena pengaruh pemilik media di Indonesia cukup besar ke ruang redaksi. Keberpihakan pemilik media terhadap kekuatan politik tertentu hampir dipastikan berdampak pada posisi redaksi dalam menayangkan berita.

"Bahaya yang kelihatan kan apakah media yang dia [pemilik] punya sahamnya itu cukup berani independen dan objektif kalau menulis berita terkait partai atau calon di mana pemiliknya bergabung dalam tim sukses," ujar Abdul kepada Tirto, Sabtu (8/9/2018).

Salah satu pemilik grup media yang dipastikan bergabung dengan kekuatan politik jelang Pilpres 2019 adalah Hary Tanoesoedibjo. Hary Tanoe adalah pemilik media grup MNC yang juga Ketua Umum Partai Perindo. Ia telah bergabung dengan barisan pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Selain Hary Tanoe, taipan media lain yang bergabung ke kubu Jokowi-Ma'ruf adalah Erick Thohir. Erick dikenal sebagai pemilik saham di sejumlah media elektronik dan televisi.

"Harus dilihat juga bagaimana integritas wartawan yang bekerja di media tempat pemiliknya menjadi timses. Bisa saja pemiliknya punya kecenderungan memanfaatkan medianya untuk kepentingan salah satu partai, tapi itu diminimalisir kalau wartawan-wartawan di media itu cukup gigih mempertahankan bahwa newsroom bebas dari kepentingan politik," kata Abdul.

AJI menganggap keterlibatan pemilik media dalam politik praktis bukan hal yang bisa dilarang. Hal itu wajar dilakukan dan merupakan bagian dari hak berpolitik pemilik media selaku warga negara. Akan tetapi, AJI meminta pemilik media yang terjun ke dunia politik tidak merugikan hak publik untuk mengakses berita berimbang.

"Jangan sampai hak publik untuk mendapat berita yang benar, akurat, cover both side, itu tidak terjadi atau terdistrupsi karena kepentingan politik pemiliknya," tandas Abdul.

Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan lainnya dari Lalu Rahadian

tirto.id - Politik
Reporter: Lalu Rahadian
Penulis: Lalu Rahadian
Editor: Herdanang Ahmad Fauzan