Menuju konten utama

Golkar Tanggapi Isu Jokowi akan Isi Jajaran Dewan Pembina

Dalam AD/ART Golkar tidak ada ketentuan spesifik yang menyebutkan bahwa jajaran Dewan Pembina hanya dapat diisi oleh kader Golkar.

Golkar Tanggapi Isu Jokowi akan Isi Jajaran Dewan Pembina
Menteri ESDM yang juga kader Partai Golkar Bahlil Lahadalia (tengah) didampingi Plt Ketum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita (kanan) dan Ketua DPP Partai Golkar Muhidin M. Said (kiri) menyapa wartawan saat mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (19/8/2024). Bahlil resmi mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar 2024-2029. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/YU

tirto.id - Partai Golkar membuka peluang akan membahas perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dalam agenda Musyawarah Nasional (Munas) XI yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).

Ketua SC Rapimnas dan Munas XI Partai Golkar, Adies Kadir, mengatakan bahwa perubahan AD/ART tersebut dilakukan setiap lima tahun sekali. Oleh karena itu, kata dia, perubahan AD/ART sangat mungkin dilakukan di Munas XI ini.

"Sangat memungkinkan. Perubahan AD/ART itu adanya di dalam Munas. Jadi, setiap lima tahun itu perubahan itu ada di dalam AD/ART," kata Adies di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa.

Kendati demikian, perubahan AD/ART tidak lantas membuat nama Presiden Joko Widodo bisa menjadi Ketua Umum Golkar seperti yang santer diisukan belakangan ini. Sebab, pendaftaran Calon Ketua Umum (Caketum) Golkar sudah tutup pada Senin (19/8/2024) malam. Caketum yang memenuhi syarat pun hanya Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.

"Jadi, itulah yang berhak menjadi Ketua Umum. Tidak ada lagi bisa Ketua Umum karena pendaftaran sudah ditutup," ucap Adies.

Adies juga membeberkan bahwa jabatan di jajaran Dewan Pembina Partai Golkar dapat diisi oleh kader senior. Namun, dalam AD/ART Golkar tidak ada ketentuan spesifik yang menyebutkan bahwa jajaran dewan pembina hanya dapat diisi oleh kader Golkar. Artinya, tokoh eksternal seperti Jokowi punya peluang untuk menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar.

"Kalau Dewan Pembina ini biasanya adalah kader-kader Partai Golkar yang sudah senior. Memang tidak ada eksplisit dalam AD/ART itu apakah boleh orang luar atau tidak, itu tidak ada," tutur Adies.

Oleh karena itu, Adies tak menampik bahwa Jokowi bisa saja mengisi jabatan Ketua Dewan Pembina Golkar.

"Kalau tidak ada dalam AD/ART sebenarnya sih boleh-boleh saja. Tapi sampai saat ini karena Rapimnas dan memasuki Munas, nama-nama tersebut sama beliau belum beredar. [Kandidat Ketua Dewan Pembina] Belum ada sampai detik ini," kata Adies menanggapi isu tersebut.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan bahwa hingga kini belum ada usulan untuk membahas soal Dewan Pembina dalam Munas kali ini.

"Belum ada satu pun pembahasan dan yang mengusulkan. Itu belum ada sampai detik ini," kata Agus.

Dia mengatakan bahwa Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Pakar, Dewan Etik, dan Dewan Penasihat, sama-sama memiliki tugas dan fungsi masing masing dalam rangka mengawal kesuksesan Partai Golkar.

"Jadi, tidak hanya dengan Dewan Pembina," kata Agus.

Baca juga artikel terkait PARTAI GOLKAR atau tulisan lainnya dari Fransiskus Adryanto Pratama

tirto.id - Politik
Reporter: Fransiskus Adryanto Pratama
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Fadrik Aziz Firdausi