tirto.id - Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berniat menemui Presiden Joko Widodo secara langsung untuk membahas persoalan kesejahteraan para nelayan. Muhaimin mengatakan, ditempuhnya langkah tersebut karena para nelayan yang tak kunjung menemui titik terang, meski sudah berdiskusi dengan Komisi IV DPR RI hingga bertemu langsung dengan pihak KKP dalam dua tahun terakhir.
“Makanya, akhirnya saya pakai jalur saya dan jalur Presiden,” ujar Muhaimin kepada awak media seusai melakukan temu dengar dengan sejumlah nelayan di DPP PKB, Cikini, Jakarta, Selasa (2/4/2017).
“Saya berharap kepada para nelayan untuk sabar, biarkan saya dan teman-teman akan menghadap Pak Presiden, membicarakan lebih detail lagi soal permasalahan ini. Tidak usah emosi, tidak usah membawa kemarahan pada wilayah politik. Biarkan kita selesaikan melalui dialog,” kata Muhaimin.
Muhaimin menegaskan dirinya tidak akan membiarkan masalah ini berlarut-larut tanpa adanya penyelesaian yang jelas. “Kalau dalam waktu berapa lama ini, kira-kira sampai sehabis Lebaran tidak ada penyelesaian, baru kita buka dialog nasional yang besar. Kalau perlu, kita undang Pak Presiden langsung untuk melihat kenyataan ini,” ucapnya.
Adapun sejumlah kebijakan yang dikeluhkan para nelayan melalui PKB adalah Peraturan Menteri KKP Nomor 1/2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan, Peraturan Menteri KKP Nomor 2/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Menteri KKP Nomor 71/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
Kendati demikian, Muhaimin menolak jika langkah yang ditempuhnya dinilai bertujuan untuk menggoyang posisi Menteri Susi di Kabinet Kerja.
“PKB akan berusaha sekuat tenaga mempertahankan Bu Susi. Beri kesempatan Bu Susi untuk berkarya, karena saya pengagum Bu Susi. Saya akan mendukung Bu Susi sepenuhnya. Tapi tolong, masalah-masalah seperti ini jangan bikin PKB pusing. Karena PKB pendukung Bu Susi, masak PKB jadi pusing,” ungkap Muhaimin.
Sementara itu, Ketua Front Nelayan Bersatu, Bambang Wicaksana menyampaikan alasan para nelayan yang kontra dengan kebijakan KKP sampai akhirnya memilih berafiliasi dengan PKB.
“Kami telah berupaya dengan berbagai cara selama dua tahun, tidak berhasil. Mungkin memang harus lewat jalur politik. PKB sebagai partai politik dan membela rakyat. Yang penting sekarang permasalahan kami selesai dan ada solusinya. Kami berharap penuh pada PKB,” ujar Bambang kepada Tirto seusai menghadiri acara temu dengar.
Bambang pun sempat menjelaskan awal keterlibatan PKB, tepatnya saat Muhaimin mengunjungi para nelayan pada Rabu (26/4) lalu di Tegal, Jawa Tengah. Para nelayan, kata Bambang menilai Muhaimin sebagai orang yang memiliki inisiatif tinggi. “Pak Muhaimin adalah salah satu pimpinan partai yang turun ke lapangan, menemui para nelayan. Mana yang lain? Belum ada. Jadi, kenapa tidak? Nelayan simple saja kok, siapa yang mau membantu ayo,” tambah Bambang.
“Lagipula sejak Pak Joko Widodo terpilih jadi presiden, tidak pernah ada kunjungan pejabat seperti itu. Padahal saat masa kampanye, Pak Joko Widodo sempat datang ke sentra nelayan tersebut dan berjanji memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Itulah yang tengah dituntut teman-teman nelayan sampai hari ini,” ungkap Bambang.
Pekan lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga telah menanggapi kritik dari Muhaimin. Menyoroti soal cantrang, Susi mengatakan seharusnya Muhaimin menyarankan nelayan untuk menggunakan alat tangkap lainnya.
“Kalau Pak Muhaimin sayang bangsa dan masa depan para nelayan, beliau seharusnya segera menyarankan untuk pakai atau ganti dengan alat tangkap lainnya. Selain itu, segera ke wilayah tangkap timur atau barat, karena ikannya banyak dan lebih untung daripada mengambil ikan runcah. Itu pemimpin rakyat, atau wakil rakyat yang benar,” kata Susi pada 26 April lalu.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
