tirto.id - Sebanyak 25 dari 34 DPD PSI (Partai Solidaritas Indonesia) di Jawa Tengah menyatakan mosi tidak percaya pada kepengurusan tingkat provinsi. Hal ini bermula dari struktural partai di tingkat provinsi yang kurang transparan.
Salah satu poin dalam mosi tidak percaya tersebut adalah meminta Ketua DPW PSI Jateng, Antonius Yogo Prabowo, untuk meletakkan jabatannya.
Ketua DPD PSI Kabupaten Jepara, Albert Siahaan, menegaskan bahwa bergulirnya mosi tidak percaya dari 25 DPD PSI bertujuan untuk membenahi kekurangan partai yang diketuai oleh putra pungsu Presiden Jokowi tersebut.
"Ini agar PSI ke depan lebih baik lagi. Harapannya, kami bisa berbuat lebih untuk bangsa lewat partai. Apalagi sejak awal, semangat PSI adalah membina generasi muda agar bisa berkiprah di politik. Kami ingin pemimpin yang bisa mengayomi pengurus," ungkap Albert usai pertemuan 25 DPD PSI di Kota Solo, Selasa (30/4/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Albert memaparkan salah satu bukti ketidaktransparanan pengurus DPW PSI Jateng dalam menjalankan wewenangnya.
"Ketua DPW melakukan penggantian pengurus di tingkat DPD tidak sesuai aturan atau inkonstitusional. Ada aturan dari DPP, di mana struktural DPD tidak boleh diganti selama masa pemilu berlangsung. Tetapi ada beberapa DPD yang diganti strukturalnya di masa kampanye oleh DPW, sehingga terjadi kekacauan di tubuh partai pada saat pemilu," sambungnya.
Contoh lainnya menurut Albert adalah tidak transparannya terkait keuangan partai di tingkat provinsi. Lain itu, sering mengambil keputusan secara sepihak.
"Jadi kami tidak tahu informasi apa yang ada di DPW, terutama keuangan, ya. Padahal itu seharusnya kita tahu. Salah satu contohnya kasus di Blora, di mana DPD setempat diminta mempersiapkan kampanye untuk DPW PSI Jateng. Tetapi pada hari H ternyata batal tanpa pemberitahuan, padahal sudah ada 1000 orang yang datang," ungkapnya.
Sementara dalam pemilu, Albert menemukan indikasi kurang bijaknya keputusan Ketua DPW PSI Jateng hingga menyebabkan tumpang tindih antarcaleg PSI yang berkompetisi.
"Saya mengalami itu. Jadi ada wilayah yang masuk wilayah pemenangan saya, tapi ada caleg [PSI] lain yang masuk. Padahal itu seharunya diatur oleh DPW," ujarnya.
Menurut Albert, mosi tidak percaya yang digulirkan 25 DPD PSI Jateng telah disampaikan ke tingkat pusat sejak 15 Maret lalu. Namun, belum ada respons yang jelas sampai saat ini.
Padahal menurut Albert, seharusnya permasalahan seperti ini sudah selesai lantaran fokus partai kini sudah berganti, yakni menghadapiPilkada 2024.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Divisi Harian DPD PSI Kabupaten Karanganyar, Bondan Devi, juga membeberkan pengambilan keputusan sepihak oleh DPW.
"Mas Yogo datang ke Karanganyar, menyampaikan akan ada pergantian pengurus. Saat itu, dari 17 kecamatan di Karanganyar, terbentuk 13 DPC. Kemudian muncul nama untuk kepengurusan DPD, termasuk ketuanya. Namun kemudian Bro Yogo membawa salah satu nama lain tanpa sepengetahuan temen-temen DPC yang akan dijadikan ketua DPD atas rekomendasi DPP, setelah ditanya ke DPP, tidak ada rekomendasi itu," tuturnya.
Ketua DPW PSI Jateng, Antonius Yogo Prabowo, langsung menanggapi sejumlah keluhan dari para pengurus DPD PSI. Ditemui usai mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Solo, ia menyebut tudingan itu digulirkan oleh pihak dari luar partai.
"Mereka tidak ada KTA," ujarnya.
Tak hanya itu, menurutnya tudingan terhadap kepemimpinannya di DPW PSI Jateng tidak berdasar.
"Apa yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta, atau bahasa kasarnya adalah fitnah. Sudah diklarifikasi dengan DPP dan sudah clear semua. Cuma saya tetap berterima kasih dengan kritian ini, karena kita di DPW terbuka terhadap saran maupun kritikan," papar Yogo.
Saat ditanya apakah akan mengambil langkah hukum, misalnya melayangkan soamsi, Yogo mengaku masih belum memikirkan hal tersebut.
Alasannya, kata dia, masih fokus merancang strategi jelang Pilkada 2024 yang akan dilaksanakan pada November mendatang.
Penulis: Febri Nugroho
Editor: Irfan Teguh Pribadi
