tirto.id -
"Kata siapa banyak? Kan jumlah DPD Kab/Kota itu jumlahnya 514. Saya enggak yakin dapat banyak dukungan," kata Ace kepada Tirto, Rabu (3/7/2019).
Namun Ace menegaskan pihaknya juga tidak akan memberikan sanksi selama dukungan itu tak melanggar aturan partai. Bagi Golkar yang penting adalah menjaga kondusivitas internal.
"Toh Munas tinggal menunggu waktu. Ada beberapa agenda nasional dan daerah yang harus kita dahulukan. Misalnya pelantikan DPRD Kabupaten/Kota/Provinsi, penetapan pimpinannya, pelantikan DPR RI, pelantikan Presiden RI dan kabinetnya. Setelah itu, baru kita Munas," kata dia lagi.
Ace menegaskan bahwa dukungan DPD II saja tidak cukup untuk membuat Golkar mempercepat Munas dan mengadakan Munaslub sebab ada syarat yang harus dipenuhi.
"Aturan dalam AD/ART jelas disebutkan bahwa percepatan Munas itu namanya Munaslub atas permintaan 3/4 DPD PG tingkat Provinsi dan ada alasan yang mendesak atau kegentingan yang bersifat memaksa," katanya.
Awal wacana percepatan Munas disuarakan oleh politikus senior Partai Golkar Yorrys Raweyai. Dia menyatakan kepemimpinan Airlangga Hartarto tak bisa dibilang sukses. Salah satu nama yang dianggap bisa menggantikan adalah Bambang Soesatyo.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Nur Hidayah Perwitasari